Suara-ntt.com, Kupang-Sebanyak 39 pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk memantau perkembangan berbagai program dan kegiatan pembangunan di seluruh NTT.
“Arahan dari bapak Gubernur kepada kita semua manfaatkan waktu libur yang cukup panjang ini, untuk dapat melihat berbagai kemajuan pembangunan yang ada. Paling maksimal gunakanlah dua hari di awal liburan atau cuti bersama menjelang Idul Fitri Tahun 2022. Ini penting untuk membangun dan meningkatkan pemahaman kita, khususnya pada level Eselon III (Pejabat Administrator) tentang geliat pembangunan yang saat ini tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Kita sebagai Pimpinan Perangkat Daerah harus punya upaya untuk menyiapkan kader-kader pangganti kita. Artinya regenerasi kepemimpinan harus berjalan dengan baik sehingga setelah kita pensiun sudah tersedia kader pengganti di masing-masing perangkat daerah,”kata Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing saat memimpin rapat bersama seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada Rabu, 27 April 2022.
Terkait penyiapan kader tersebut telah menjadi perbincangan serius manakala terjadi diskusi menyangkut masalah kepegawaian.
“Kita harus menciptakan dan mendorong serta memberi peluang-peluang untuk para pejabat administrator bisa mengembangkan diri dengan optimal. Kita merupakan tim kerja dalam membangun daerah ini. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus ada kerjasama/kolaborasi, sinergitas harus dibangun diantara kita dalam melaksanakan berbagai program kegiatan pemerintah,”ungkapnya.
“Selain kita mengerti hal-hal di instansi kita sendiri, kita juga dituntut harus memahami hal-hal prioritas di instansi lain. Bapak Guberur dan Bapak Wakil Gubernur lagi gencarnya, dimana-mana omong dan kerja keras, menyukseskan TJPS, tentang Pengembangan 7 Destinasi Pariwisata, tentang Budi Daya Kerapu, tentang pengembangan Peternakan, dan berbagai program lainnya. Namun jika kemajuan dari program ini kita sendiri sebagai eselon II kita tidak tahu, sampai pada level eselon III juga tidak tahu. Nah ini celaka benar kalau hal ini sampai terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Minimal pada level Eselon III paham benar soal hal-hal besar ini,”tambahnya.
Lebih lanjut kata dia, untuk masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah harus bisa menguasai benar bidang tugasnya secara komprehensif dan substantif. Setiap pejabat harus bisa memahami tentang apa yang sedang dikerjakan, sehingga saat bekerja mengerti benar tentang manfaat dari apa yang dikerjakan.
“Jadi jangan sampai kita bekerja di sektor kita, tapi sesungguhnya yang sementara kita kerjakan sedang melemahkan apa yang dikerjakan di sektor lainnya. Hal yang paling konkrit, yang bisa saja berbenturan adalah di bidang pembangunan lingkungan dan infrastruktur. Misalnya Dinas PUPR membangun jalan dan seterusnya tidak terlalu mengerti dengan persoalan lingkungan, ketika masuk pada area-area seperti ini, ya harus mengerti, kita rencana bangun jalan melewati kawasan hutan ini, atau lewat daerah ini, apakah bisa berdampak pada lingkungan, nah kita harus bisa mengindentifikasi dampak pembangunan jalan itu terhadap lingkungan seperti apa.”
“Ini berarti Dinas PUPR harus berkordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan hubungan pekerjaan pembangunan antar semua sektor itu tetap berlangsung dengan baik. Apa yang kita buat haruslah memperkuat pembangunan di berbagai sektor lainnya,” ucapnya.
Sekda Polo Maing juga mengatakan, bapak Gubernur sering turun langsung ke lapangan, sebenarnya beliau ingin lebih memahami semua apa yang sedang dikerjakan secara komprehensif, sehingga ketika beliau memberi kebijakan, memberi arahan tentang apa yang perlu dilakukan. “Kita dapat pula memahami dengan benar,”jelasnya.
Sekda juga menginginkan agar semua pimpinan pada setiap level dapat meniru apa yang dilakukan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Oleh sebab itu, diharapkan kepada setiap Pimpinan Perangkat Daerah dapat memanfaatkan liburan, dengan mengambil waktu untuk melihat dari dekat geliat dan perkembangan pembangunan di NTT, dan dapat membuat analisa dalam bentuk tulisan sebagai bahan masukan untuk dapat dievaluasi mencapai perbaikan yang konstruktif.
“Kita punya pengalaman beberapa waktu lalu, bahwa tulisan artikel juga yang sudah dibuat pada lomba di HUT KORPRI mau menunjukkan bahwa adik-adik kita punya kemampuan, tinggal kita memberi kesempatan dan ruang untuk terus dikembangkan. Terkait dengan hal ini, dalam liburan ini sisihkan waktu untuk bisa melihat secara langsung di lapangan, capaian pembangunan yang telah atau belum dicapai,”sambungnya.
Dikatakan, setiap pimpinan harus bisa berkreasi tentang satu topik atau beberapa topik tulisan, yang memuat hasil pencermatan terhadap hasil monitoring dan kajian dari teman-teman Eselon III pada semua instansi. Pas liburan ini bisa diajak jalan-jalan ke sebuah destinasi baru seperti di Fatumnasi atau Mulut Seribu.
“Kita harus tahu bahwa di tempat-tempat tersebut sementara dilakukan pengembangan pariwisata. Kalau sementara dikembangkan, maka kita harus tahu ujung akhirnya seperti apa? Kita cermati fakta lapangan dengan berbagai kendala, kenapa belum tercapai tujuan pengembangannya. Nah itu haruslah kita identifikasi dan laporkan secara tertulis. Hal apa yang perlu dilakukaan untuk mengembangan destinasi tersebut, bagaimana dengan Rantai Pasok dan kesiapan masyarakat dalam mendukung 5 A. Kita harus punya referensi untuk memperbaiki dan mengembangkannya seperti apa. Hal-hal apa yang perlu Pemerintah Provinsi NTT lakukan. Kita diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan untuk mengenal persoalan dan memahami apa yang sedang dilakukan, serta memberi masukan dan saran-saran konstruktif untuk perbaikan kedepan. Teruslah tingkatkan kemampaun dari aspek monitoring evaluasi dan perencanaan. Dampaknya adalah SDM ASN didorong untuk makin berkualitas dan peningkatan kemampuan komprehensif tentang pembangunan, dan Pemerintah juga mendapat masukan terhadap hal itu. Dan yang jelas Bapak Gubernur akan membaca dengan cermat laporan yang dihasilkan semua pimpinan Perangkat Daerah”,pungkasnya.
Sekda juga menambahkan bahwa sebelum laporan tersebut disampaikan kepada Bapak Gubernur, sebaiknya dilakukan internalisasi di masing-masing perangkat daerah. (HT)
