Suara-ntt.com, Kupang-Berdasarkan data dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT, realisasi belanja langsung (BL) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTT hingga per 31 Oktober 2019 sudah mencapai 53,02 persen atau sudah terealisasi Rp 1,19 triliun dari total dana sebesar Rp 2,24 triliun.
“Realisasi kita per 31 Oktober 2019 sebesar 53,02 persen untuk belanja langsung dari proyek-proyek fisik,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT, Lucky Koli kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (15/11/19).
Sementara untuk belanja tidak langsung kata Lucky realisasinya sudah mencapai 67,71 persen. Kalau belanja tidak langsung itu terkait dengan pembayaran gaji ASN sehingga tidak jadi masalah. Yang paling penting itu adalah belanja langsung untuk kepentingan masyarakat melalui proyek-proyak strategis yang perlu kita dorong.
Dikatakan, ada beberapa dinas yang realisasinya dibawah 50 persen
per 31 Oktober 2019. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas PUPR Provinsi NTT dimana realisasinya baru 45 persen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT baru mencapai 42 persen.
Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT realisasinya baru mencapai 31,45 persen begitu juga dengan Dinas Sumber Daya Mineral (SDM) yang realisasinya baru 31,45 persen.
Dinas-dinas tersebut realisasinya lebih banyak proyek fisik yang dalam proses penyelesaian kontrak. Dengan demikian, mudah-mudahan barang yang dibutuhkan diserahkan di bulan November sehingga pada bulan Januari bisa dibayarkan. Dan secara fisik masih rendah karena dalam proses penyelesaian.
“Kita harapkan agar di bulan Desember 2019 proses pekerjaan sudah selesai untuk dibayarkan seluruhnya. Dan kita harapkan tidak ada silpa dari proyek-proyek yang belum selesai 100 persen.
Selain itu kita akan dorong dan awasi terus untuk bisa memantau hambatan-hambatan yang mereka ditemui dilapangan. Kemudian upaya-upaya terapi untuk mempercepat proses penyelesaian pengerjaan,” ungkapnya.
Dijelaskan, proyek jalan di Dinas PUPR masih 45 persen tetapi mereka sudah membuat suatu perencanaan baru untuk melipatgandakan sumber daya pembiayaan maupun tenaga kerja dan peralatan untuk mempercepat pengerjaan di lapangan.
Untuk pekerjaan jalan Bokong-Lelogama yang diadendum karena pada pekerjaan awal di fondasi ada mengalami penggalian dan penimbunan sehingga terkendali terutama di segmen tiga dan empat. Dimana karena tanah bagian bawahnya sangat labil sehingga disesuaikan agar tidak menurunkan kualitas pekerjaan.
“Hal itu mereka sudah bisa atasi dan kita sangat optimis untuk bisa selesaikan tepat pada waktunya,”pintanya.
Lebih lanjut kata, realisasi untuk dana APBN sejauh ini cukup bagus. Karena hampir semua perangkat daerah rata-rata realisasinya di atas 60-an persen. Dari dana Rp 473 miliar sudah realisasi 320 miliar atau 67 persen.
“Untuk APBN kita tidak ada bermasalah. Yang ada soal sedikit itu ada di APBD.
Kita di Bappelitbangda adalah pengendali dan evaluasi sehingga kita dorong terus dan meminta perkembangan-perkembangan progres pekerjaan dan ketika ada masalah di lapangan langsung kita selesaikan.
Dengan melihat limit waktu yang sudah tinggal sedikit lagi sehingga tidak ada inovasi-inovasi strategi baru tetapi ini hanya pelipatgandaan sumber daya bahan baku, tenaga kerja dan peralatan. Kita harus kerja 24 jam dan dibagi dalam shif,” ujarnya. (Hiro Tuames)
