Suara-ntt.com, Labuan Bajo-Sekertaris Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat sesalkan manajemen Plataran Groups yang tidak bisa memberikan pelayanan maksimal kepada wisatawan yang menggunakan jasanya.
Dengan kejadian tenggelamnya kapal Phinisi Plataran yang mengakut wisatawan rombongan jurnalistik Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo- Flores-Nusa Tenggara Timur beberapa waktu menandakan bahwa manajamen Plataran Groups dinilai tidak baik sesuai dengan harapan masyarakat (wisatawan).
Rumat mengatakan, sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dirinya menyampaikan rasa menyesal atas terjadinya kecelakaan kapal yang diatur oleh management plataran yang sudah kuat dan moderen.
“Tentu kita semua mengetahui bahwa Plataran Groups merupakan perusahaan yang berkelas secara nasional dan dipercaya oleh khalayak nusantara. Tetapi sayangnya dalam menjalankan bisnis atau usahanya tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada publik. Dimana hampir kurang lebih 5 tahun tidak mengurusi izin berlayar.
Bisa dibayangkan berapa kerugian daerah atau negara setiap hari kalau kapal ini harus berlayar melayani wisatawan kedestinasi yang ada di Taman Nasional Komodo. Ini sama artinya dengan korupsi,” kata dia.
Sebagai pengurus ASITA Provinsi NTT tentu merasa prihatin sebab tidak memberikan contoh yang baik terhadap kewajiban dan hak warga negara. Dugaan lanjutan kata dia apa memang sengaja hal ini dibiarkan atau ada sejumlah kewajiban lewat lorong-lorong gelap yang disetor kepada petugas atau para pihak yang mempunyai otoritas.
Sebab aneh bin ajaib kami di PT.Oceania World Travel NTT saja kalau menggunakan kapal tour disekitar Taman Nasional Komodo langkah pertama yang ditanya apakah kelengkapan izin dan surat-surat kapal ada atau sudah beres. Kalau tidak beres kita tidak bisa tour karena ada petugas yang menangani bidang tersebut.
“Sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PKB NTT kami berharap dengan adanya kunjungan Presiden Joko Widodo yang berkantor di Labuan Bajo selama 2 hari memberikan arti dan makna bahwa negara tidak main-main dengan upaya memajukan pariwisata di NTT,”ungkapnya.
Dengan dasar itu para pelaku bisnis pariwisata, Pemerintahan Daerah provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat serta masyarakat harus mendukung yang benar dan sesuai aturan, mumpung ini masih awal dan masih bisa saling kontrol. Harapan dimasa yang akan datang Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat harus punya cara dan kewenangan yang bisa mengakali semua problem yang terjadi di Kabupaten wisata yang tertaraf internasional ini. (Hiro Tuames)
