Suara-ntt.com, Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapatkan alokasi dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau dana pusat sebesar Rp 35,58 triliun dari total APBN sebesar Rp 2.750 triliun.
Dana Rp 35, 58 triliun yang dialokasikan ke Provinsi NTT dalam bentuk belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 12, 29 triliun dan dana transfer Rp 23, 29 triliun dengan total keseluruhan akan meningkat menjadi Rp 7, 6 persen atau Rp 2, 51 triliun dari alokasi tahun 2020 (setelah recofuccing dan realokasi).
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Lidya Kurniawati Khristyana mengatakan, dana tersebut akan diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebesar Rp 12,9 triliun dan dana transfer sebesar Rp 23,29 triliun.
“Secara keseluruhan total belanja APBN yang dialokasikan kepada Provinsi NTT sebesar Rp 35,58 persen,”katanya dalam pada acara penyerahan Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021, oleh Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi kepada para Bupati/Wali Kota se-Provinsi NTT di Aula Fernandez kantor Gubernur NTT, Rabu (25/11/2020).
Lidya berharap agar DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2021.
“Kami berharap dapat terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif lagi guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,” ungkapnya.
Dikatakan, penyusunan APBN Tahun anggaran 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya di tahun 2020, di Indonesia bahkan dunia diperhadapkan dalam situasi sulit, yakni wabah pandemi covid-19. Akibatnya berbagai sektor mengalami goncangan yang sangat hebat. Mobilisasi manusia, sontak terhenti seketika, perdagangan global merosot tajam. Sektor keuangan global bergejolak. Harga komuditas menurut dan ekonomi global masuk jurang resesi.
Dijelaskan, dengan adanya kondisi itu, APBN menjadi salah satu sumber yang dapat diharapkan untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terpukul berat akibat covid-19. Oleh sebab itu, salah satu cara yang diharapkan adalah para kepala daerah sebagai kuasa pengguna anggaran satuan kerja Kementrian atau Lembaga (K/L) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi NTT, diharapkan untuk segera menindak lanjuti Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 sejak diperoleh.
Lebih lanjut kata dia, proses penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 senilai Rp 23, 29 triliun dilaksanakan lebih awal jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat melaksanakan program kegiatan diawal tahun 2021.
Selain itu kata dia juga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah serta mendukung pencegahan wabah covid-19. Disamping pemulihan ekonomi dan percepatan berbagai pembangunan prioritas menuju NTT maju dan sejahtera serta penguatan reformasi.
Keuangan negara menjadi instrumen utama dan sangat penting dalam menghadapi krisis akibat pandemi covid-19 dan memberikan perlindungan sosial serta melakukan pemulihan ekonomi. Efektivitas APBN dalam mengurai dampak negatif pandemi covid-19, sangat tergantung pada pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, tepat waktu dan berkualitas.
“Untuk itu, koordinasi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga serta pemerintah daerah sangat penting,” ujarnya.
Pada triwulan tiga tahun 2020, diketahui komsumsi pemerintah melalui belanja APBN tumbuh positif yakni 9,8 persen. Hal itu meningkat signifikan dari konstrasi belanja negara sebesar minus 6,9 persen pada triwulan kedua.
Akselerasi belanja APBN tersebut telah mampu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang terperosot akibat pandemi covid-19, pada kuartal kedua. Momentum perbaikan tersebut perlu terus dijaga, sebagai modal pemulihan ekonomi di tahun 2021.
Untuk kondisi NTT, kinerja penyerapan APBN dan TKDD (DAK fisik, dana desa dan dana BOS) sampai dengan triwulan tiga tahun 2020, juga dapat terakselerasi dengan baik. Tercatat serapan belanja APBN telah mencapai 72, 3 persen dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Tahun 2021, pemerintah memproyeksikan perekonomian domestik akan membaik.
Meski demikian, perlu meningkatkan kewaspadaan akibat resiko ketidak pastian akan hal tersebut. Keberhasilan dalam mengendalikan pandemi covid-19, akan menjadi faktor penting dalam menentukan akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2021. Optimisme akan proyeksi perbaikan ekonomi di tahun 2021, juga telah terefleksikan dalam indikator makro pembangunan Provinsi NTT tahun 2021 yakni; pertumbuhan ekonomi 5, 01-6,13 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kisaran 5 persen. Tingkat kemiskinan pada kisaran 21 persen. Tingkat ketimpangan (rasio gini) pada kisaran 0,34 perseb dan indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan mencapai 66, 33 persen. “Beberapa faktor ini yang mengalami peningkatan, harus terus dipertahankan dan bahkan terus dilakukan perbaikan, sehingga terus mengalami perubahan positif ke depan,” harapnya.
Total belanja negara tahun 2021 senilai Rp 2. 750, 0 triliun. Dimana Rp 1. 032,0 triliun akan dialokasikan kepada 87 K/L. Fokus pertama adalah mendukung penanganan pandemi covid, melalui program pencegahan penyebaran yakni penerapan disiplin kesehatan testing, tracing dan treatment (3T), serta program pengadaan vaksin covid-19 dan vaksinasi. Total anggaran kesehatan tahun 2021 mencapai Rp 169, 7 triliun.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef A Nae Soi meminta para kepala daerah agar wajib mempersiapkan program kerja tahun 2021, yang dapat bejalan efektif awal bulan Januari mendatang.
“Januari harus sudah ada pelelangan. Tidak boleh terlambat seperti tahun sebelumnya. DPRD dan Pemprov sudah menyetujui DIPA. Tinggal OPD melakukan pelelangan,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk memastikan anggaran harus berfokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Alokasi anggaran harus betul-betul dominan terhadap kegiatan utama. Bukan untuk kegiatan pendukung,” tegasnya.
Selain itu, proses pengawasan juga wajib dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program kerja di daerah masing-masing.
“Harus pastikan secara berkala. Jangan sampai anggaran disalahgunakan, seperti korupsi, pemborosan serta penyimpangan lain, dan mengabaikan kepentingan rakyat,” jelasnya.
Ia ingin agar dana yang sudah dialokasikan, harus dapat dipergunakan secara baik, sehingga dapat membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai dana yang dialokasikan tidak terserap dan membawa dampak yang tidak signifikan bagi rakyat,” jelasnya.
Wagub Nae Soi berharap agar seluruh anggaran tahun 2021 dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel untuk merealisasikan seluruh program kerja di daerah.
“Saya yakin, teman-teman di daerah pasti lebih cepat melaksanakan program kerjanya dari Pemprov NTT. Mari kita sama-sama berjuang mewujudkan NTT bangkit dan Sejahtera,”pungkasnya. (Hiro Tuames)
