Suara-ntt.com, Kupang-Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menyerahkan 584.407 sertifikat kepada masyarakat penerima di 26 Provinsi dan 273 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk melakukan sertifikasi terhadap seluruh tanah di Indonesia. Upaya percepatan ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah.
“Penyerahan sertifikat ini merupakan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat proses sertifikat tanah di seluruh tanah air. Biasanya yang dulu-dulu, setahun hanya bisa dilakukan sertifikat tanah sebanyak 500 ribu. Hitungan saya pada tahun 2015, seharusnya ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat, tapi saat itu baru tersedia 46 juta sertifikat. Masih tersisa 80 juta sertifikat,”kata Presiden Jokowi pada acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual dari Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengikuti acara Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Seluruh Indonesia yang dilakukan secara virtual oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan Jakarta di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur NTT.
Dikatakan, untuk mempercepat realisasi sertifikasi tersebut, presiden memberikan target yang sangat tinggi kepada jajaran kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Karena kalau hanya 500 ribu per tahun, butuh waktu 160 tahun agar seluruh masyarakat pegang sertifikat.
“Awalnya banyak yang menganggap target yang saya berikan nggak mungkin terealisasi (tidak masuk akal, red). Tapi ternyata target ini bisa terealisasi dan terlampaui. Kita beri target 5 juta bidang, bisa lebih. Target tujuh juta bidang bisa terealisasi delapan juta. Tahun 2017, ada 5,4 juta bidang tanah yang disertifikat, tahun 2018 ada 9,3 juta bidang. Tahun 2019, ada 11,2 juta bidang tanah yang dilakukan sertifikat. Tahun 2020, harusnya target sebelas juta bidang, namun karena ada bencana COVID-19, terealisasi 6,8 juta bidang tanah yang disertifikat,”ungkapnya.
Menurut Menteri ATR, tahun 2025, ditargetkan seluruh masyarakat Indonesia sudah pegang sertifikat. Apresiasi yang tinggi untuk Kementerian ATR/BPN atas kerja kerasnya.
Lebih lanjut kata dia, sertifikat sangat penting sebagai bukti kepastian hukum hak atas tanah. Selain untuk meminimalisir dan menghindari konflik atau sengketa tanah yang terjadi di seluruh daerah.
“Pesan saya simpan baik-baik sertifikat ini. Foto copy dan perbanyak untuk memudahkan penyimpanan. Ini juga bisa dipakai sebagai jaminan pinjam uang di bank untuk modal usaha.Tapi sebelum pinjam, tolong dikalkulasi dan dihitung hati-hati, bisa mencicil atau tidak. Karena kalau tidak, sertifikat bisa hilang. Sekali lagi hati-hati,”beber Jokowi.
Sementara itu, Menteri ATR/ Kepala BPN, Sofyan Djalil, kementeriannya terus berupaya untuk meningkatkan layanan pertanahan secara digital antara lain pengecekan sertifikat tanah, layanan tanggungan elektronik, informasi Zona nilai tanah dan Roya. Upaya ini dapat meminimalisir sengketa,menghindari mafia tanah, tumpang tindih sertifikat serta memotong jalur birokrasi.
“Adanya transformasi digital ini mengurangi 40 persen antrian pada kantor-kantor BPN di seluruh Indonesia. Dengan layanan hak tanggungan elektronik memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses kredit di bank. Tahun 2021, kita akan meluncurkan e-sertifikat (sertifikat elektronik,red). Infrastruktur dan peraturannya sedang kita siapkan,”jelasnya.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/ BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.
“Terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Kementerian ATR/BPN untuk upaya yang luar biasa ini. Pemerintah Provinsi juga terus mendorong dan mendukung agar seluruh tanah milik masyarakat dan Pemerintah Daerah di NTT dapat tersertifikasi. Saya berharap masyarakat NTT yang telah menerima sertifikat ini untuk menjaga dan memanfaatkannya secara baik sesuai pesan Presiden Jokowi,”ungkapnya. (HT)
