Suara-ntt.com, Kupang-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk terus mengaktifkan Posko Pemerintah Provinsi.
Selain itu, Komisi V juga meminta Dinas Sosial bersama mitranya dalam hal ini Tagana dan mitra lainnya untuk melakukan penanganan terhadap korban pengungsian yang sampai saat ini masih terkonsentrasi pada beberapa kabupaten yang mengalami bencana termasuk penanganan stok beras di lokasi pengungsian.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Muhammad Ansor, meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT berkoordinasi dengan PLN terutama fasilitas-fasilitas umum, ATM-ATM, dan BTS-BTS bisa dialiri listrik, sehingga tidak menganggu komunikasi dan ekonomi, dan juga Pertamina terkait pasokan BBM.
Dia juga mengapresiasi Dinas Sosial Provinsi NTT yang sudah menyalurkan bantuan beras kepada warga korban bencana badai siklon tropis Seroja di tiga kabupaten, yakni kabupaten Alor, Lembata, Flores Timur.
Menurut Ansor, di Kota Kupang ada 10 titik pengungsian, salah satunya di Posko BPBD, dan gereja-gereja di wilayah Kota Kupang. Oleh karena itu, dia meminta Dinas Sosial memberikan bantuan beras di 10 titik pengungsian.
“Malam tadi, saya keliling ke tempat pengungsian, rata-rata mereka tidak pulang ke rumah karena atap rumah mereka terbongkar. Dan, rata-rata yang tinggal di pengungsian adalah ibu-ibu dan anak-anak,” kata Ansor dalam rapat dengar pendapat (RPD) dengan BPBD Provinsi NTT, Dinas Sosial Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Badan SAR NTT dan BMKG El Tari Kupang.
Pada kesempatan tersebut, Ansor meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada para pengungsi.
Salah satu rekomendasi dari Komisi V DPRD Provinsi NTT adalah pemerintah perlu menetapkan Provinsi NTT sebagai darurat bencana untuk disampaikan kepada pemerintah pusat agar mempermudah kerja sama lintas kementerian terkait badai siklon tropis Seroja yang melanda NTT pada 4-5 April 2021 lalu.
Beberapa kabupaten yang mengalami bencana Seroja, yaitu Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Malaka, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Sumba Timur.
Komisi V juga mengapresiasi peringatan dini dari BMKG terkait bencana badai siklon tropis seroja, dan mengingatkan pemerintah dan semua pihak agar selalu waspada. Dan, menjadikan sistem peringatan dini BMKG sebagai acuan valid dalam menyebarkan informasi, dan juga sekaligus memperingatkan semua pihak untuk mencegah informasi yang tidak benar.
“Kami meminta aparat hukum untuk menindak dengan tegas barang siapa yang menyebarkan informasi yang menyesatkan, terhadap sesuatu yang kita hadapi bersama-sama karena bisa menimbulkan kepanikan dan rentan kendali penanganan bencana yang sedang kita hadapi saat ini,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa.
Dikatakan, DPRD meminta dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah kabupaten/kota agar memaksimalkan peralatan dari BMKG, termasuk disini adalah sensor gempa, yang sampai saat ini masih terkendala dibeberapa kabupaten/kota untuk difasilitasi penempatan dari perangkat ini, karena sangat membantu dari sistem peringatan kebencanaan.
Selanjutnya dia juga mengapresiasi langkah penyelamatan dan pencarian korban dari Badan SAR. (HT)
