Suara-Kupang-Kalangan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masuk dalam Badan Anggaran (Banggar) melakukan lobi-lobi untuk memuluskan rencana Pemerintah Provinsi dalam melakukan pinjaman daerah sebesar Rp 1,5 triliun dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Untuk diketahui bahwa rapat Banggar tersebut dilakukan secara tertutup dan penuh dinamika. Informasi yang diperoleh media ini banyak anggota Banggar meminta agar Perda soal pinjaman daerah dikaji kembali suku bunganya agar tidak memberatkan pemerintah provinsi.
Dalam kesempatan itu sejumlah Ketua dan anggota Fraksi DPRD Provinsi NTT yang masuk dalam Banggar melakukan lobi-lobi di ruangan Komisi V DPRD Provinsi NTT pada Jumat, 18 Juni 2021.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NaseDem) Provinsi NTT, Alexander Take Ofong secara intens melakukan komunikasi politik dengan sejumlah ketua dan anggota fraksi DPRD Provinsi masuk dalam Banggar. Sejumlah ketua dan anggota fraksi yang didekati antara lain; Ketua Fraksi PKB, Yunus Naisunis dan anggota Fraksi PKB, Yohanes Rumat,
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Yunus H. Takandewa, anggota Fraksi PDI-Perjuangan, Hironimus Tanesi, Nelson Obet Matara dan Patrianus Loli Wolo.
Anggota Banggar sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Nelson Matara mengatakan, di lembaga DPRD itu lobi-lobi sangat penting demi menyamakan pendapat terkait rencana pinjaman daerah sebesar Rp 1,5 triliun yang diajukan pemerintah.
“Sebagai anggota dewan dan kalangan yang ada dalam fraksi-fraksi maka lobi-lobi atau pendekatan itu perlu dibangun untuk samakan persepsi karena pemerintah rencana ajukan pinjaman daerah untuk investasi dan infrastruktur sebesar 1,5 triliun rupiah,” kata Nelson.
Nelson menjelaskan, pinjaman dana untuk investasi akan digunakan untuk pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan sedangkan untuk infrastruktur, Komisi IV DPRD Provinsi NTT telah menganggarkan dana sebesar Rp 1,3 triliun dan itu sudah disetujui yang akan digunakan instansi teknis bagi infrstruktur.
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT, Hugo Rehi Kalembu mengatakan, lobi-lobi tidak ada karena masih pembahasan. Namun di Komisi III DPRD Provinsi NTT sudah ada rekomendasi untuk pinjaman daerah sebesar Rp 1,5 triliun yang rencananya untuk item kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Nasional (PEN).
Dikatakan, dana Rp 1,5 triliun itu akan dikembalikan secara bertahap selama 8 tahun sesuai Peraturan Menteri Keuangan.
“Prinsipnya dewan setuju asal tidak memberatkan rakyat dan ini sebenarnya pinjaman reguler sehingga perlu dikaji betul-betul karena bunganya sekitar 547 miliar rupiah,”ungkap Hugo.
Seperti yang disaksikan media ini, rapat Banggar terkait pembahasan rencana pinjaman daerah sebesar Rp 1,5 triliun tersebut berlangsung tertutup di Ruang Kelimutu DPRD Provinsi NTT yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Julia Nomleni, MSi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing. (HT)
