Suara-ntt.com, Waibakul-Kabupaten Sumba Tengah bersama Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sumba Timur menjadi pilot project Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Desa.
Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia berlangsung secara virtual yang diikuti 4 Provinsi dan 20 Kabupaten se-Indonesia.
Acara itu dihadiri oleh 4 Gubernur dan 20 Bupati dalam mengikuti jalannya rapat tersebut yang dipimpin oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar. Ke-4 gubernur itu diantaranya Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur diikuti oleh 5 Bupati, Gubernur Provinsi Maluku diikuti oleh 5 Bupati, Gubernur Provinsi Papua Barat diikuti oleh 5 Bupati dan Gubernur Provinsi Papua diikuti oleh 5 Bupati.
Menteri Halim Iskandar memaparkan hasil Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet, Presiden Joko Widodo yang menargetkan pada tahun 2024, Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim.
Menindaklanjuti Rapat Terbatas itu, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin menentukan Pilot Project dilaksanakan di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten.
Diharapkan hingga awal tahun 2022, bisa diwujudkan zero (0) kemiskinan ekstrim karena keberhasilan di wilayah ini bakal dibawa menuju ke 250 Kabupaten berikutnya tahun 2022 hingga 2024.
“Tahun 2022, tidak boleh ada kemiskinan ekstrim di daerah yang jadi Pilot Project,” kata Menteri Halim Iskandar. 
Menteri Halim Iskandar mengatakan, Project ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.
“Perlu ada basis data yang akurat yang by name by address untuk wujudkan pilot project. Tugas kita hari ini agar data berbasis SDGs Desa segera bisa dituntaskan hingga pelaksanaan program bisa tepat,” kata Halim Iskandar.
Kemendes telah menyiapkan pemutakhiran data desa sejak Maret 2021 berbasis SDGs Desa.
Data berbasis SDGs merupakan pijakan untuk penyusunan APBDes, RKDes hingga penyusunan Roadmap pengentasan kemiskinan ekstrim.
Adapun 35 wilayah yang jadi Pilot Project yaitu Provinisi Jawa Barat di Cianjur, Kuningan, Indramayu, Bandung dan Karawang.
Jawa Tengah di Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Kebumen dan Brebes. Jawa Timur di Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Bojonnegoro dan Lamongan.
Provinsi Maluku di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan Maluku Barat Daya
Provinisi Nusa Tenggara Timur di Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah dan Manggarai Timur.
Provinsi Papua di Membrami Tengah, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya dan Deiyai.
Sedang di Provinsi Papua Barat dilaksanakan di Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Maybrat dan Manokwari Selatan.
Menanggapi penyampaian dari Menteri Desa, PDTT, Bupati Sumba Tengah, Paulus S. K. Limu menuturkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada didaerah sangat mengapresiasi dan berterima kasih terhadap berbagai langkah-langkah percepatan kemiskinan ekstrim di Desa.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Menteri Desa, PDTT dan jajarannya yang telah menetapkan Kabupaten Sumba Tengah sebagai pilot project dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim bersama 7 Provinsi dan 35 Kabupaten lainnya di Indonesia,” ucap Bupati Paulus.
Dihadapan Menteri Desa, PDTT, Bupati Sumba Tengah menyanggupi untuk menyediakan berbagai data yang dipersyaratkan Kemendes untuk segera mendapat tindaklanjut.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah kini berada di angka 34 persen. Karena itu dalam waktu dua sampai tiga hari ini kami akan segera menghimpun data-data yang dipersyaratkan untuk dikirim kepada Bapak Menteri sehingga bisa ditindaklanjuti,”ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama Bupati Sumba Tengah menyampaikan bahwa program food estate (lumbung pangan) yang merupakan program strategis Presiden Jokowi melalui Kementerian Pertanian RI sudah berjalan 2 tahun di Kabupaten Sumba Tengah.
“Ini juga merupakan sebuah bentuk perhatian Pemerintah Pusat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumba Tengah,” terang Bupati Paulus. (HT/Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sumba Tengah).
