Suara-ntt.com, Kupang-Kehadiran Terminal Tipe A di lokasi Perumahan BTN Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) berstandar internasional akan menjadi pemicu pusat pertumbuhan otorita baru di wilayah tersebut. Pasalnya lokasi itu berbatasan langsung dengan negara Timor Leste (Distrik Oecusse).
“Ini akan menjadi daya ungkit untuk memicu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. Dan yang paling efektif dan efesien adalah Kabupaten TTU karena dinilai sangat sentral. Dan saya menginginkan itu menjadi satu pusat otorita baru. Kalau di Timor Leste otoritanya di Distrik Oecusse dan untuk Indonesia saya memandang otoritanya di Kabupaten TTU,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Agustinus Tulasi kepada wartawan usai konsultasi terkait hibah tanah kepada pemerintah pusat dengan Komisi IV DPRD Provinsi NTT pada Rabu, 13 Oktober 2021.
Agus mengatakan, dengan kehadiran dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yakni Napan dan Wini menjadi pemicu dan daya ungkit agar kehadiran terminal internasional ini bisa melancarkan akses transportasi keluar masuk barang dan orang dari Timor Leste menuju ke TTU dan ke Kupang sehingga jalan trans nasional ini bisa memicu pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten TTU. Kendali demikian ada syaratnya. 
“Tadi kami dengar dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT bahwa sesungguhnya selain masalah tanah yang belum dihibahkan kepada pemerintah pusat. Itu juga kita mau supaya harus ada multi player efec agar kita di Kabupaten TTU membangun Terminal Tipe C di sekitaran terminal internasional. Ini standar internasional karena orang akan datang banyak. Jika minimnya Terminal Tipe C maka ini akan menjadi keluhan baru di kemudian hari. Kemudian pemerintah daerah akan meresponnya,”ungkap politisi dari Partai Golkar Kabupaten TTU ini.
Dikatakan, selaku pimpinan DPRD Kabupaten TTU bersama pimpinan dan anggota Komisi III DPRD TTU akan bertemu dengan Bupati untuk menyampaikan hal itu. Dimana ada beberapa poin rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan dituntaskan lalu dimediasi sedemikian rupa sehingga segera membebaskan lahan itu dan diserahkan kepada pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan yang ada.
“Memang terus terang kita mau agar Perumahan BTN di Kilometer 9 jurusan Kupang ini menjadi suatu pusat ekonomi baru. Walaupun disitu dekat Universitas Timor (Unimor) dan bisa menunjang penginapan-penginapan yang ada. Seperti yang disampaikan anggota Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Alexander Foenay mengatakan bahwa dengan kehadiran Perumahan BTN menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten TTU,”ujarnya.
“Saya sangat senang dengan Komisi IV DPRD NTT dan mendengar langsung ternyata sesungguhnya benang kusut selama ini poin-poinnya sudah kami tangkap sehingga kami DPRD Kabupaten TTU akan menindaklanjuti bersama Pemda TTU untuk segera membuka dan menyelesaikan masalah ini sampai ada hasilnya,”tambahnya. (Hiro Tuames)
