Suara-ntt.com, Kupang-Tanpa kehadiran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Fraksi Gabungan Demokrat, Solidaritas dan Pembangunan DPRD Provinsi NTT tidak berpengaruh keberadaan fraksi itu.
Pasalnya Partai Demokrat memiliki empat kursi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) satu kursi. Karena dalam tata tertib (Tatib) pasal 183 ayat ke-3 dijelaskan bahwa minimal satu fraksi itu lima kursi atau lima orang anggota.
“Jadi tidak mengganggu keberadaan Fraksi Gabungan sekalipun PPP mengundurkan diri. Karena Partai Demokrat empat kursi dan PSI satu kursi dan jumlahnya lima kursi. Karena dalam tatib itu satu fraksi minimal lima kursi,” kata Ketua Fraksi Gabungan Demokrat, Solidaritas dan Pembangunan DPRD Provinsi NTT, Reny Marlina Un kepada wartawan di ruang Fraksi Gabungan DPRD Provinsi NTT pada Selasa, 11 Januari 2022.
Reni Un mengatakan, dirinya merasa kaget dengan keputusan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Provinsi NTT, Djainudin Lonek soal pengunduran diri PPP dari Fraksi Gabungan.
“Saya memang cukup kaget dengan keputusan Ketua DPW PPP Provinsi NTT soal pengunduran diri PPP yang bergabung di Faksi Gabungan,”ungkapnya.
“Dan tadi malam saya dapat rilis berita dari teman-teman media.
Kemudian saya konfirmasi ke Ketua DPW PPP Provinsi NTT dan hingga siang ini juga belum ada respon soal rilis berita itu. Saya hanya ingin memastikan bahwa apakah berita itu benar atau tidak,”tambah Politisi Partai Demokrat Provinsi NTT ini.
Dikatakan, dalam kesatuan fraksi jika ada partai yang ingin keluar dari fraksi tentunya ada surat pengunduran diri.
“Namun sampai saat ini kami di fraksi belum terima surat pengunduran diri dari teman kita PPP,” ucapnya.
Dijelaskan, soal pengunduran diri PPP maka sebagai Ketua Fraksi dirinya menghargai keputusan yang diambil oleh mereka untuk tidak bergabung lagi.
“Alasan mereka tidak mau bergabung lagi dengan kita mungkin karena tidak sejalan dengan kami dan itu kita hargai keputusan mereka,” bebernya.
Lebih lanjut kata dia, ke depan pihaknya akan rapat fraksi untuk membahas masalah ini.
“Dan tadi saya sudah hubungi teman-teman untuk rapat fraksi untuk membahas masalah ini. Tapi kami masih menunggu surat resmi dari PPP untuk kami teruskan ke Pimpinan DPRD NTT,”pungkasnya.
Dia mengakui sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPW PPP NTT namun belum ada respon mungkin masih ada di luar daerah.
“Mudah-mudahan hari ini saya sudah dapat jawaban,”pintanya.
Sejauh ini sambung dia tidak ada konflik internal dalam fraksi. Karena semuanya berjalan aman dan sejalan.
Sebelumnya seperti yang dilansir RakyatNTT.com dimana Ketua DPW PPP NTT, Djainudin Lonek mengatakan, pasca Jefri Riwu Kore (Jeriko) tidak menjabat lagi Ketua DPD Partai Demokrat NTT, PPP menarik diri dari keanggotaan Fraksi Gabungan Demokrat di DPRD Provinsi NTT.
Djainudin menjelaskan PPP mempunyai 1 kursi di DPRD NTT dan bergabung bersama Demokrat dan PSI untuk membentuk satu fraksi. Namun, hari ini PPP secara resmi menyatakan mundur dari keanggotaan fraksi.
“Di DPRD NTT PPP memiliki satu kursi, sehingga tidak bisa membentuk satu fraksi murni. Karena fraksi murni butuh 6 kursi. Oleh karena itu, kemarin kami bersepakat atas inisiatif ketua DPD Demokrat Jeriko meminta kepada saya, meminta kalau dapat kita membentuk satu fraksi bersama Demokrat dan PSI. Karena sepanjang pengetahuan saya, saya kenal betul pak Jeriko yang adalah Wali Kota Kupang, karenanya saya selaku ketua DPW PPP NTT menyetujui untuk membentuk fraksi bersama,” kata Djainudin.
Namun, lanjut anggota DPRD Kota Kupang ini, ketika politik internal Demokrat berubah, maka ini akan berimbas pada fraksi di DPRD.
“Kami setuju masuk dalam sebuah fraksi dari partai yang dipimpin Jeriko dan Pak Dokter dari PSI karena memang kami punya komitmen yang sama. Tapi ketika kepemimpinan berubah, kita tidak tahu. Saya tidak kenal betul ketua DPD Demokrat yang sekarang yaitu pak Leo Lelo,” ujar Djainudin.
Karena alasan inilah, kata Djainudin, ia sudah menginstruksikan kepada kadernya di DPRD NTT untuk segera keluar atau mengundurkan diri dari Fraksi Gabungan Demokrat. Selanjutnya menunggu instruksi dari DPW akan bergabung ke fraksi mana.
“Yang pasti PPP tidak bersama Demokrat lagi. Di fraksi kader PPP tidak lagi menjadi anggota fraksi Demokrat. Dan akan menunggu instruksi dari DPW untuk selanjutnya bergabung ke mana,” kata Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Kupang ini.
Ia juga menyatakan sedang membangun komunikasi dengan pimpinan partai yang memiliki fraksi. Menurutnya, PPP bisa bergabung dengan fraksi-fraksi lain, yakni PDIP, PKB, atau Nasdem. “Ini akan bergantung kepada nanti keputusan DPW, kader kami bergabung ke mana. Yang pasti kami keluar dari Demokrat dan merasa akan lebih baik berada di fraksi ain untuk memperjuangkan aspirasi dari konstituen di mana akder partai tersebut dipilih dalam hal ini dapil Sumba,” ungkapnya. ( Hiro Tuames/rnc)
