Suara-ntt.com, So’e-Untuk mengatasi stunting dan masalah kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) perlu membangun kesepakatan bersama dalam Perencanaan Program Kerja untuk Tahun 2023 dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi.
Demikian ditegaskan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat memimpin Rapat Kerja Penyamaan Program bersama Para Bupati se-daratan Timor bertempat di Ruang Rapat Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) pada hari Senin, 8 Agustus 2022.
Gubernur VBL meminta para Bupati se-daratan Timor untuk memanfaatkan dana desa dalam menangani masalah stunting dan kemiskinan di masing-masing daerah. Dengan demikian dibutuhkan kerja sama secara kolaboratif dan fokus pada pangan hingga ke desa- desa dengan memanfaatkan Dana Desa yang ada.
Karena dalam juknis Kementerian Desa dialokasikan anggaran sebesar 20 persen dari dana desa untuk penurunan stunting dan difokuskan pada penanaman jagung, sorgum, kelor serta pengembangbiakan ayam KUB.
“Saya mengharapkan agar kita fokus pada hal-hal ini di tahun 2023 karena itu mulai dari sekarang kita fokus dengan mendata luas lahan, dan kepala keluarga miskin sampai dengan namanya siapa,” katanya.
Dijelaskan, pihaknya harus mempunyai satu komitmen dan penyamaan persepsi serta bekerja sama dalam rangka menyelesaikan masalah Kemiskinan dan masalah Stunting di Pulau Timor .
“Harus ada kolaborasi antara kita semua sampai tahun 2023. Dan kita fokus pada program yang kita rencanakan dan akan kita laksanakan,”ungkapnya.
Lebih lanjut Gubernur NTT menyampaikan masih banyak keluarga miskin dan anak- anak stunting yang harus diurus dan diperhatikan.
“Untuk itu kita tidak bisa bekerja sendiri sendiri harus bekerja sama dan buat perencanaan di bidang Pertanian serta Peternakan dengan menyiapkan lahan untuk kelola bersama dengan melibatkan orang- orang atau keluarga miskin tersebut. Selain itu kita juga siapkan bibit jagung hybrida, sorgum, kelor dan ayam sehingga ini bisa mereka gunakan untuk kelangsungan kehidupan mereka dengan menaman dan memelihara sehingga bisa terbebas dari keterpurukan dan kemiskinan serta stunting,”jelasnya.
Untuk diketahui Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu penyumbang terbesar kemiskinan di Indonesia. Karena selama ini banyak digelar rapat, tetapi minim action.
“Kalau ini dikerjakan secara baik, tahun 2023 bisa diselesaikan kemiskinan. Paling tidak turun signifikan,”bebernya.
Untuk itu, sejak pertemuan itu, Gubernur NTT memberikan deadline kepada para bupati se-daratan Timor supaya segera mendapatkan data orang miskin secara detail baik nama dan luas lahannya.
“Harus data nama KK miskin dan data lahannya, sehingga anggaran kepada mereka yang kelola lahan. Karena mereka yang tanam dan panen,” ujarnya.
“Fokusnya hanya pada jagung, sorgum, kelor, dan yang tidak memiliki lahan pelihara ayam KUB sehingga tahun 2023 saat musim tanam bisa dipastikan mereka bisa panen berapa,”ucapnya.
“Kalau dikelola dengan baik, pasti angka kemiskinan di NTT akan turun di tahun 2023. Karena dengan hasil panen yang diperolah para KK miskin, angka pendapatannya meningkat, dan kemiskinan menurun,”tambahnya.
Dikatakan, setiap bupati harus memastikan luas lahan, siapa yang mengelola dan jumlah hasil panennya.
Pada kesempatan itu juga Staf khusus Gubernur NTT Bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof Daniel Kameo menegaskan 80 persen penilaian BPS tentang angka kemiskinan itu unsurnya terletak pada makanan.
“Jadi kalau Pak Gubernur bilang kalau fokus pada pertanian, orang miskin kita bisa keluar dari kemiskinannya,” tandasnya.
Menanggapi perintah Gubernur NTT itu, para bupati merespons positif dan mengaku siap untuk menyediakan data itu.
“Kami akan berkoordinasi hingga ke desa untuk melakukan pendataan itu,” kata Bupati Belu Agus Taolin.
Setelah menggelar rapat bersama para bupati se-daratan Timor, Gubernur melanjutkan rapat bersama dengan para Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Timor Tengah Selatan, di aula kantor Bupati TTS.
Pada kesempatan itu Gubernur NTT mengatakan, Dana Desa sebesar 20 persen diperuntukan bagi penanganan stunting untuk menanam jagung, sorgum, kelor, dan pengembangbiakan ayam KUB.
Menurutnya dana itu akan difokuskan pada KK miskin. “Jadi mereka yang KK miskin itu yang mengerjakannya dan tujuannya, untuk penurunan angka kemiskinan di desa-desa. Dan ini butuh kerja kolaborasi,”ujar VBL.
“Setiap desa harus ada data masyarakat miskinnya berapa, luas lahannya berapa. Sehingga nanti akan dibantu oleh kabupaten berapa, provinsi berapa? Ini kolaborasi yang akan kita lakukan untuk menurunkan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur,”pungkasnya.
Bagi KK miskin yang mempunyai lahan harus tanam jagung, sorgum, dan kelor. Sementara yang tidak punya lahan akan mengembangbiakkan ayam KUB.
Dirinya sudah berbicara dengan para Bupati soal hal itu sehingga mau tidak mau harus dikerjakan. “Dan ini perintah, harus dilakukan,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta rapat yang hadir.
Dalam rapat tersebut sejumlah Camat, Lurah dan Kepala Desa diberi kesempatan untuk bertanya maupun berkomentar dan pada dasarnya mereka mendukung ide yang ditawarkan oleh Gubernur NTT.
“Jangan hanya 20 persen untuk pengembangan pertanian itu Pak Gubernur. Bila perlu lebih, karena kami memiliki lahan,” tegas salah satu kepala desa yang bertanya saat itu.
Meski demikian, kata dia, pemerintah kabupaten dan provinsi harus membantu masyarakat kami karena warga juga kekurangan pupuk dan juga air. Sedangkan seorang kepala desa juga menyampaikan permasalahan program PKH yang tidak ada batasnya, Dia memberi contoh kasus di Desanya ada keluarga yang setiap tahun mendapat bantuan program PKH, karena setiap tahun keluarga tersebut mengandung/hamil. Hal ini memberi dampak yang tidak baik bagi kelangsungan hidupnya,hal tersebut disambut gelaktawa dari para peserta yang hadir. Menanggapi hal tersebut Gubernur akan berkoordinasi dengan instansi terkait. (HT)
