Suara-ntt.com, Kupang-Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, (Diskopnakertrans) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyiapkan dana sebesar Rp 600 juta bagi alumni peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) NTT.
Kepala Dinas Koperasi, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, (Diskopnakertrans) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi NTT, Sylvia R. Peku Djawang melalui Kepala UPTD Latihan Kerja, Charles B. M. Foeh mengatakan, pihaknya di tahun 2022 menargetkan sebanyak 512 peserta pelatihan.
“Hingga tahap kelima ada ada lima program pelatihan yang kita laksanakan yakni pelatihan barista khusus untuk meracik kopi, tata rias pengantin gaun panjang, komispastri, penata rambut junior, dan pemasangan listik pembangkit tenaga surya off grid,”kata Charles kepada media ini di ruang kerjanya pada Senin, 24 Oktober 2022.
Dijelaskan, selain lima paket itu ada penambahan dua paket pelatihan berbasis kepada masyarakat. Dimana satu paket di Kabupaten Belu (Salebibi) dan satu paket lagi di Kabupaten Rote Ndao.
“Program itu lebih banyak untuk pelatihan pemberdayaan pengolahan lahan pertanian dan perikanan. Dari hasil perikanan bisa diolah menjadi abon ikan . Dan itu yang kita lakukan sampai akhir tahun 2022 ini,”ungkapnya.
“Dari keseluruhan pelatihan ini kita dapat bantuan dana karena dampak inflasi dari kenaikan BBM. Dari pemerintah provinsi ada menyiapkan dana sebesar Rp 600 juta bagi alumni peserta pelatihan. Namun tidak semua alumni peserta pelatihan kita kasih dana karena didalam pemberian bantuan itu khusus untuk penciptaan lapangan kerja,”jelasnya.
“Jadi kita harapkan agar peserta pelatihan ini betul-betul terapkan ilmu yang ada untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan juga mereka bisa mandiri. Itu yang kita harapkan dari pelatihan dan pasca kenaikan BBM ini,”tambahnya.
Dia menguraikan, bantuan dana itu dalam bentuk perorangan dan kelompok. “Kita ada dua versi pelatihan yakni pelatihan yang berbasis kompetensi diberikan kepada perorangan. Dan bantuan kepada masyarakat atau disebut dengan MTU atau mobile training unit dalam bentuk kelompok. Memang jumlah pesertanya 16 orang yang dipecahkan dalam dua kelompok dimana satu kelompok ada delapan orang,”urainya.
Dikatakan, pihaknya merencanakan untuk membentuk dua di Kabupaten Belu, satu kelompok di Kabupaten Rote Ndao dan satu kelompok lagi di Semau kabupaten Kupang sehingga totalnya 64 orang dari empat kelompok itu. Dan dana untuk satu kelompok sebesar Rp 3 juta lebih yang ditransfer langsung ke rekening kelompok dan akan dikompilasi dalam bentuk barang.
“Kita hanya mengarahkan sesuai dengan hasil pelatihan untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga bantuan untuk perorangan (individu) sama kita hanya memberikan uang. Karena bantuan itu untuk penciptaan lapangan kerja. Dan untuk bantuan perorangan nilainya sebesar Rp 1,2 juta. Nanti barang yang sudah dibeli dapat dipertanggungjawabannya dalam bentuk kuitansi dan foto barang,”terangnya.
Dia juga tegaskan bahwa dari tahap pertama hingga tahap kelima tidak semua peserta diberikan bantuan dana. Seperti pelatihan akuntansi junior tidak diberikan dana.
Lebih lanjut kata dia, ada lima UPTD di NTT pada tahun 2022 mendapatkan dana dari pemerintah pusat dibawah binaan UPTP Lombok Timur untuk program pelatihan. Ke-5 UPTD itu antara lain; di Manggarai UPTD BLK Manggarai Barat, di Kabupaten Ende UPTD BLK/Kabupaten Ende, di Kabupaten Kupang, UPTD BLK Kabupaten Kupang, di Kabupaten TTU, UPTD BLK Kabupaten TTU. (Hiro Tuames)
