Suara-ntt.com, Kupang-Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) di Kota Kupang mogok kerja dan menggelar aksi demo di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang pada Selasa, 1 November 202.
Aksi mogok kerja itu lataran tunjangan kinerja para nakes hanya dibayar Rp 600.000 per bulan dari Rp 1.350.000 per bulan. Dan dana itu ‘disunat’ hampir setengahnya dari yang dialokasikan.
Seperti yang disaksikan media ini, aksi ini melibatkan para nakes yang setiap hari bekerja di semua Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kota Kupang. Dengan demikian, pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Pustu tidak jalan.
Salah seorang pendemo, Erikzon Kaku dari Puskesmas Naioni, sangat menyayangkan TPP (tunjangan pendapatan pegawai) para nakes hanya dibayar Rp 600 ribu per bulan dari seharusnya mencapai Rp 1.350.000 per bulan.
“Bagaimana bisa disodorkan kepada kami nakes hanya Rp 600 ribu. Padahal sesuai surat yang disodorkan oleh BKP2D seharusnya Rp 1.35.000. Makanya ini yang kami perlu minta klarifikasi langsung dari yang punya kebijakan untuk ini,” kata Erikzon.
Erikzon mewakili teman-temannya meminta dan menuntut hak mereka dibayar penuh. “Kalau mau ini adil ya harus sesuai dengan kelas jabatan dong. Karena kita sama-sama bekerja, bahkan kita yang berhadapan dengan pasien dan potensi menularkan dari pasien ke kita dan keluarga lebih besar. Tapi kinerja di rekapan itu hanya segitu saja. Sangat tidak adil,” jelasnya.
Erikzon mengatakan, karena terjadi ketidakadilan itu, maka mereka ramai-ramai datang dan membakar lilin di Kantor Dinkes Kota Kupang sebagai rasa turut berduka cita kami terhadap matinya keadilan di Kota Kupang ini.
“Kami berharap agar TPP kami sesuai dengan rekapan dari BKP2D yang sudah diputuskan Rp 1.350.000. Terlepas dari itu, kenapa TPP kami tidak dibayarkan sama dengan ASN lain yang dihitung sesuai dengan kelas jabatannya,”tanya Erikzon.
Ketika para pendemo mendatangi Dinkes Kota dimana Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, tidak berada di tempat. Dan informasi yang diperoleh sang Kadis Retnowati lagi bertugas di luar daerah. (HT)
