Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini langkah demi langkah lagi gencar menangani dan mengatasi stunting.
“Kita saat ini dua-dua langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT untuk mengatasi stunting. Gebrakan itu merupakan target kita di tahun 2023, stunting harus turun ke angka 12 atau 10 persen. Dan data-data kita by name and by addres.”
“Kemudian laporan percepatan gizi bebas masyarakat berelektronik dapat dilakukan agar diketahui masyarakat mana yang mengalami stunting dan gizi buruk agar mudah dideteksi dalam penanganannya,”kata Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi NTT, Alfons Theodorus di ruang kerjanya pada Rabu, 9 November 2022.
Alfons mengatakan, gebrakan tersebut harus dilakukan oleh para bupati/wali kota dan dinas terkait. Ada beberapa kabupaten yang sangat optimis seperti Kabupaten Nagekeo target penanganan stunting 7 sampai 8 persen sementara Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) kasus stunting turunnya sangat drastis hingga 7 poin.
“Dan sangat membantu kita untuk melakukan percepatan penanganan stunting. Kemarin di raker itu bagi kabupaten-kabupaten yang melakukan inovasi untuk penanganan stunting itu dilihat oleh kabupaten-kabupaten lain. Dan pak Gubernur arahkan dengan skema yang dipakai itu seperti apa serta bagaimana pananganan dalam waktu cepat,”ungkapnya.
Kemudian kata dia, bagi kabupaten yang kasus stuntingnya naik seperti Manggarai Barat dan lain sebagainya saat ini didorong untuk menurunkan angka itu.
Dijelaskan, penanganan stunting saat ini selain menggunakan anggaran dari APBN, ABPD I juga APBD II karena target dari pemerintah pusat bahwa stunting di Indonesia pada tahun 2023 mendatang harus berada diangka 14 persen.
“Sementara kita targetkan harus 10 persen dari 22 persen. Angka itu sudah turun menjadi 17,7 persen atau sekitar 4,3 persen turun. Jika dalam perjalanan angka itu turun lagi 4 persen maka pada tahun 2023 maka akan menjadi 13 persen. Caranya pemerintah kabupaten harus bergerak bersama dan bersatu padu dengan pemerintah provinsi,”jelasnya.
“Visi dan misi gubernur kita sangat jelas dengan melibatkan TNI/Polri dan ASN menjadi ayah angkat untuk membantu serta berkolaborasi atasi stunting sehingga ada aksi nyata di lapangan. Dengan demikian angka kemiskinan yang akan didata oleh petugas BPS melalui program Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di tahun 2022 sehingga rilis itu akan dikeluarkan di bulan Juni 2023 dan pemerintah akan tahu berada diurutan berapa,”tambah Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan Bappelitbangdah Provinsi NTT ini.
Dikatakan, sudah 14 kabupaten yang saat ini meminta data soal kemiskinan. “Kita sudah berikan data itu berdasarkan by name and by addres dan berdasarkan data itu pemerintah sudah tahu siapa yang berhak mendapat bantuan. Dan kita melakukan hal itu agar bantuan itu tepat sasaran dan sementara dilakukan,”terangnya.
Lebih lanjut kata dia, program-program pemerintah sekarang ini lebih diupayakan agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lebih bergerak. Dan itulah fondasi ekonomi sehingga suatu daerah itu bisa bertahan.
Dia menggambarkan, ekonomi yang baik akan muncul dari bagaimana ekonomi berbasis masyarakat kecil atau ekonomi mikro. Jika hal itu berjalan dengan baik maka akan bertahan dan terus bergerak sehingga membuat skema-skema bekerjasama dengan bank melalui dana CSR untuk membantu masyarakat kecil melalui pinjaman lunak kepada UMKM dengan suku bunga yang kecil sehingga basic ekonomi NTT itu berjalan.
“Pak Gubernur menginginkan agar ekonomi kerakyatan yang berbasis UMKM itu harus berjalan dengan baik. Jika hal itu berjalan maka negara-negara manapun di dunia ekonominya tetap bertahan. Misalnya jika terjadi resesi pangan dunia”.
“Tahun ini kita akan kembangkan sorgum, jagung, kelor untuk perbaikan gizi yang berbasis masyarakat,”pungkasnya. (Hiro Tuames)
