Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penanganan kondisi kekeringan yang diakibatkan oleh parameter cuaca, iklim dan sebagainya.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambrosius Kodo mengatakan, terkait dengan perkiraan atau prediksi musim kemarau diawal bulan April 2023 yang sudah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kupang (BMKG) NTT tentunya BPBD NTT mempunyai mekanisme kerja sebagaimana yang sudah diatur dalam rencana kontingensi penanganan bencana kekeringan.
“Tentu berdasarkan rilis perkiraan dari BMKG NTT musim kemarau ini akan terjadi diawal bulan April 2023 maka pertama yang dilakukan oleh BPBD NTT adalah mengaktifkan kelompok kerja penanganan kekeringan atau disebut dengan pokek,”kata Ambros Kodo kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dijelaskan, kelompok kerja penanganan kekeringan ini melibatkan semua instansi yang terkait didalamnya untuk mulai melakukan analisis dan kajian terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.
Berdasarkan kajian tersebut kata dia, BPBD NTT bisa mengajukan kepada kepala daerah untuk menetapkan status sehubungan dengan kekeringan.
“Apakah kita berada di status siaga darurat atau kita berada di tanggap darurat. Sehubungan dengan itu perlu juga kami sampaikan bahwa kekeringan yang terus melanda setiap tahun,”ungkapnya.
Dikatakan, sering orang merasa bahwa ini bukan bencana karena kekeringan yang tergolong sebagai bencana yang kejadiannya secara perlahan-lahan.
“Orang mulai merasa bahwa berada dalam kekeringan ketika dia mengakses air bersih susah dan kesulitan pangan. Oleh karena itu kita akan meningkatkan koordinasi sesuai arahkan Bapak Gubernur NTT,”ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, beberapa waktu lalu pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT untuk mengambil langkah-langkah menghadapi kemungkinan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino yang berakibat pada produktivitas pertanian dan jika terganggu maka akan mengancam ketersediaan pangan.
“Karena persoalan kita sebenarnya terkait soal persediaan pangan. Oleh karen itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa semua informasi yang berhubungan dengan ini akan digunakan sebagai asupan didalam pekerjaan dari kelompok kerja penanganan kekeringan untuk melakukan kajian-kajian selanjutnya,”jelasnya.
Dalam konteks ini dia menyampaikan bahwa BPBD NTT akan melaksanakan fungsi koordinasi dengan semua instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berhubungan dengan langkah-langkah penanganan dampak dari pada kekeringan. (Hiro Tuames)