Buka Rapat-Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT, Erni Usboko saat membuka dengan resmi Rapat Penyiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Tim Kerja Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara di Hotel Sahid T-More Kupang, Kamis (13/4/2023).
Suara-ntt.com, Kupang-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan, diperlukan komitmen yang kuat untuk terus mengangkat derajat dan membangun kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT khususnya yang berada di kawasan perbatasan negara; Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokrat Timor Leste (RDTL).
“Pembangunan kawasan perbatasan negara dengan tetap memperhatikan dan menjaga kearifan lokal,” tandas Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT, Erni Usboko saat membuka dengan resmi Rapat Penyiapan dan Koordinasi Pelaksanaan Tim Kerja Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan pada Kawasan Perbatasan Negara di Hotel Sahid T-More Kupang pada Kamis, 13 April 2023.
Menurut Gubernur, selain komitmen juga diperlukan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat mendukung percepatan dalam menangani aneka masalah yang ada di kawasan perbatasan antara lain perdadangan manusia, kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. “Bagaimana infrastruktur di kawasan perbatasan dapat diperhatikan dengan baik,” kata Gubernur.
Gubernur meminta kepada peserta untuk mengikuti kegiatan rapat dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai.
“Sinergitas dan kolaborasi tidak hanya diucapkan tetapi harus terlaksana dengan baik. Mari jaga kekompakan dalam bekerja sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik untuk peningkatakan kesejahteraan masyarakat,” pinta Gubernur.
Di tempat yang sama, Ketua Panitia Reza Mahendra dalam laporannya mengatakan, batas negara sesungguhnya merupakan manifestasi dari kedaulatan negara. Karena itu, kata dia, diperlukan model pendekatan yakni kesejahteraan, keamanan, lingkungan dan budaya yang mendorong terciptanya pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di kawasan perbatasan.
“Kegiatan rapat ini merupakan bukti nyata sinergitas dan kolaborasi yang strategis antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten yang berbatasan dengan negara RDTL,” kata Reza.
Kegiatan rapat ini diikuti 45 peserta yang terdiri dari para Kepala Badan Perbatasan khususnya Kabupaten yang berbatasan dengan RDTL, utusan Bapeda/Bapelitbanda, unsur pejabat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT serta narasumber Gama Hirawan Utomo, M.Sc dari Badan Informasi Geospasial dan Komandan Pamtas Sektor Barat RI-RDTL, Letkol Kav. Dodi Simanjuntak. (Verry Guru/Kasubag Kepegawaian dan Umum BPPD NTT)
