Suara-ntt.com, Kupang-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerjunkan sebanyak 6.063 petugas untuk melakukan sensus pertanian 2023 di kabupaten/kota.
Ke-6.063 petugas tersebut terdiri dari petugas lapangan sensus Usaha Rumah Tangga Pertanian (UTP) sebanyak 4.833, 1.013 pemeriksa lapangan sensus, dan 217 Koordinator Sensus Kecamatan (KOSEKA) dengan total petugas ST2023 di Provinsi NTT mencapai 6.063 orang.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Matamira B. Kale melalui Kepala Bagian Umum BPS Provinsi NTT, Adi Manafe mengatakan, sebelum melakukan proses pendataan maka seluruh petugas ST2023 di Provinsi NTT akan dibekali konsep dan definisi sesuai kuesioner yang ada melalui pelatihan.
Selain itu, akan ada juga pelatihan petugas lapangan ST2023 yang akan mengumpulkan data pada Usaha Pertanian Berbadan Hukum (UPB) dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Total petugas yang akan dilatih adalah 75 orang dengan rincian 53 orang bertugas sebagai Task Force (Pengumpul Data) dan 22 orang sebagai Supervisor (Pengawas/Pemeriksa). Semua kegiatan pelatihan dilakukan secara tatap muka dan berlangsungkan pada bulan Mei 2023 ini.
“Mari kita gunakan momen ini untuk menyatukan derap langkah dalam mensukseskan ST2023 yang tinggal menghitung hari. Persiapan demi persiapan telah dilakukan oleh BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyambut pelaksanaan lapangan ST2023 pada periode 1 Juni-31 Juli 2023. Dan salah satunya adalah kegiatan sosialisasi Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) bersama wartawan dan petani,”katanya pada pembukaan kegiatan sosialisasi Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) di Kantor BPS NTT pada Selasa, 16 Mei 2023.
Dikatakan, pertemuan ini merupakan momen yang istimewa karena keluarga besar BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat bertemu dengan para petani dan juga wartawan/jurnalis dari berbagai media di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan tersebut.
Kegiatan tersebut diharapkan ‘menggaungkan’ pelaksanaan ST2023 kepada masyarakat luas terutama pada mereka yang berusaha di sektor pertanian.
Untuk diketahui pencanangan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) sudah dilakukan pada Senin, 15 Mei 2023 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara- Jakarta.
Presiden Jokowi sangat peduli dengan data sehingga berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencanangkan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) tanpa diwakilkan.
Dia mengatakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat. Oleh karena itu, ST2023 diharapkan menghasilkan data yang akurat demi menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat terutama bagi para pelaku usaha di sektor pertanian.
Dijelaskan, dasar pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 (ST2023) adalah berdasarkan Rekomendasi FAO dan amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Selanjutnya, Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 akan menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global. Hal ini karena sensus yang dilakukan oleh Indonesia dan berbagai negara lain mengacu kepada program FAO yang dikenal dengan World Programme for the Census of Agriculture 2020 (WCA). Hingga tahun 2022 ada 123 negara telah melakukan sensus pertanian dan tahun 2023 ini ada 18 negara yang juga akan melakukan sensus pertanian (termasuk Indonesia).
“Saya ingin menginformasikan kepada kita sekalian bahwa pada ST2023 ada 7 cakupan subsektor pendataan. Cakupan subsektor tersebut adalah Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan juga Jasa Pertanian. Untuk cakupan unit usaha pertanian pada pelaksanaan ST2023 ada 3 yaitu Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB) dan juga Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Dari sisi cakupan wilayah, ST2023 mencakup seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia,”ungkapnya.
“Tentunya kita bersama-sama akan mengawal pelaksanaan ST2023 ini sehingga tidak ada cakupan yang terlewat untuk dilakukan pendataannya, baik itu cakupan subsektor, cakupan unit usaha pertanian maupun cakupan wilayah,”tambahnya.
Dia menyampaikan, suksesnya pelaksanaan ST2023 memerlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Salah satu bentuk kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan ST2023 adalah penyiapan daftar nama atau prelist ST2023. Daftar tersebut memuat data penduduk dan registrasi petani, dimana BPS berkolaborasi dengan KEMENTAN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Kolaborasi BPS dan lembaga lainnya juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendataan lapangan. Kolaborasi BPS dengan BKKBN dan KEMENTAN juga dilakukan untuk melibatkan mitra eksternal sebagai Petugas Lapangan Sensus maupun sebagai Pemeriksa Lapangan Sensus.
Selanjutnya, kolaborasi juga dilakukan pada Hasil ST2023 berupa Pemanfaatan Basis Data Pertanian Indonesia. Basis data tersebut akan dapat “dibagi pakai” antar kementerian, lembaga, dinas, instansi baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Lebih lanjut kata dia, struktur Organisasi Tim Pelaksana ST2023 terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim Pelaksana ST2023, Sekretariat ST2023 atau yang disebut dengan istilah Tim Agriculture Room (AGRO) serta terdapat 8 bidang pelaksana. Dimana 7 bidang merupakan bagian dari Internal BPS Provinsi NTT sedangkan 1 bidang yaitu Bidang Koordinasi Kelembagaan Pertanian terdiri dari OPD terkait pertanian, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan di lingkup pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pihak eksternal yang berkolaborasi dengan BPS dan menjadi bagian tim ST2023 adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain dari dinas, ada juga keterlibatan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang turut menjadi bagian dalam bidang koordinasi kelembagaan pertanian. Keberadaan pihak ekternal dalam Tim Pelaksana ST2023 adalah upaya kolaboratif dalam mensukseskan setiap tahapan pelaksanaan ST2023.
“Saat ini, kita sedang menjalani tahapan demi tahapan pelaksanaan ST2023. Rangkaian proses publisitas sudah dilaksanakan mulai bulan Februari dan akan terus dioptimalkan hingga bulan Juli 2023. Pelatihan Instruktur Daerah (INDA) dan Rekrutmen Petugas sudah diselenggarakan pada bulan Februari dan Maret 2023. Selanjutnya dalam waktu dekat ini akan dilakukan Pelatihan Petugas ST2023 yang jadwal kegiatannya pada minggu ke-4 dan minggu ke-5 bulan Mei 2023. Pelatihan petugas ST2023 dilaksanakan serempak secara tatap muka di seluruh Kabupaten/Kota.
Setelah seluruh petugas ST2023 dibekali dengan pelatihan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pengumpulan data mulai tanggal 1 Juni-31 Juli 2023. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan. Setelah proses pengolahan data selesai maka akan dihasilkan Angka Sementara (data sebaran UTP, UTL dan UPB per wilayah). Angka sementara tersebut nantinya akan dipublikasikan pada bulan Desember 2023. Demikian gambaran besar rangkaian kegiatan ST2023 yang akan dilakukan pada tahun ini.
Ia menambahkan, suksesnya pelaksanaan ST2023 selain dari kolaborasi dengan berbagai pihak juga ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan Publisitas. Kegiatan publisitas ini penting untuk membuka kesadaran masyarakat utamanya pelaku usaha di sektor pertanian dalam pelaksanaan ST2023. Keberhasilan publisitas dapat dirasakan ketika masyarakat mau menerima kedatangan petugas ST2023 serta memberikan data dengan jujur dan apa adanya. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Artinya data yang disampaikan responden dan dicatat oleh petugas sesuai fakta yang ada.
Sasaran publisitas adalah masyarakat, kalangan internal BPS, Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi di bidang pertanian juga media massa. Rancangan publisitas ST2023 yang sementara dipersiapkan adalah baliho dan spanduk, konten-konten di media sosial mengenai ST2023, buletin yang berisi kumpulan opini, informasi, fenomena lokal dan realitas sensus pertanian (Kopi FloreST), iklan di media cetak dan radio, leaflet, podcast, serta sosialisasi dengan wartawan dan petani yang kita selenggarakan pada hari ini.
“Pertama, mari bersama ‘gaungkan’ ST2023 sehingga masyarakat luas mengetahui bahwa pada Bulan Juni dan Juli ada pelaksanaan pendataan untuk seluruh pelaku usaha di sektor pertanian. Rekan-rekan wartawan/jurnalis mari membuka wawasan kepada masyarakat tentang arti pentingnya data ST2023 untuk pengambilan kebijakan di sektor pertanian. Kedua, mari mengedukasi para pelaku usaha di sektor pertanian untuk menerima kehadiran petugas pendata. Hal ini penting karena sambutan baik dari para pelaku usaha pertanian dalam menerima petugas, serta menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dengan jujur akan menghasilkan data yang berkualitas dan akurat. Ketiga, mari bersama mengawal dan mendukung suksesnya pelaksanaan ST2023. Mencatat Pertanian Indonesia untuk kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani. Hal ini sejalan dengan visi para pemimpin daerah kita, NTT Bangkit menuju Masyarakat Sejahtera,”pungkasnya. (Hiro Tuames/Humas BPS NTT)
