Suara-ntt.com, Kupang-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Emiliana Nomleni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera menuntaskan atau menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah (PR) termasuk kasus Bank NTT saat ini.
Emi mengatakan, dengan seluruh problematika ataupun goncangan yang ada didalam Bank NTT sendiri tentunya menjadi perhatian serius pemerintah untuk menyelesaikannya.
“Dalam sambutan saya tadi disebutkan bahwa ada sejumlah PR yang mesti diselesaikan. Termasuk saya juga menyinggung persoalan Bank NTT saat ini,”tegasnya kepada wartawan usai rapat paripurna istimewa penyerahan LHP BPK RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan pemerintah provinsi NTT tahun anggaran 2022 di Kantor DPRD NTT pada Jumat, 19 Mei 2023.
Dikatakan, selain persoalan Bank NTT saat ini banyak hal yang dibahas termasuk angka pertumbuhan ekonomi di triwulan II tahun 2023 namun harus sinkron dengan riil di lapangan.
“Kita berharap ke pemerintah bahwa hari ini mereka bilang angka kemiskinan di NTT turun tapi turunnya ini yang orang katakan merayap juga tidak,”centilnya.
“Selain itu kita juga berharap dengan angka pertumbuhan ekonomi yang makin membaik ini tentunya bisa memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat,”ungkapnya.
Dijelaskan, dengan kondisi keuangan daerah bahwa capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak maksimal khususnya didalam pembiayaan tahun berjalan tentu harus lebih rasional dalam penggunaan keuangan.
“Misalkan kita punya rencana membeli sesuatu tapi pendapatan tidak cukup untuk membeli barang itu sehingga harus lakukan rasionalisasi untuk belanja-belanja mana yang menjadi prioritas. Memang semua dalam tahap perencanaan tapi ketika mencapai hal itu maka dilakukan rasionalisasi termasuk di DPRD NTT,”jelasnya.
“Yang menjadi persoalan sekarang adalah ketika kita DPRD NTT tidak dilibatkan dalam sebuah komunikasi makanya saya selalu bilang kemitraan itu lebih penting. Dan perlu dibangun percakapan-percakapan lebih detail lagi,”bebernya.
Lebih lanjut kata dia, pada prinsipnya DPRD NTT juga ikut memahami tentang kondisi-kondisi keuangan yang ada saat ini sehingga perlu dilibatkan dalam rasionalisasi agar disepakati secara bersama-sama.
“Tentu harus menjadi diskusi bersama karena ditetapkan dalam Perda APBD. Dan ketika ada peraturan turunan dari itu tetap harus dilakukan komunikasi. Dan saya selalu menyingung asas kemitraan yang bertanggung jawab antara DPRD dengan Pemerintah,”imbuhnya.
Dalam kesempatan itu ia tegaskan bahwa DPRD bukan anak buahnya pemerintah sehingga berbagai catatan yang selalu disampaikan itu menjadi perhatian pemerintah.
“Dan selama ini kita menjalani kemitraan dengan harmonis tanpa ada persoalan,”pungkasnya. (Hiro Tuames)
