Suara-ntt.com, Kupang-Sebanyak 43 SMA/SMK Swasta di Kota Kupang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023 sangat memprihatinkan. Pasalnya dari pembukaan PPDB sampai saat ini banyak sekolah swasta mendapatkan siswa baru masih jauh dibawah rombongan belajar (rombel) yang tersedia, bahkan beberapa sekolah hanya mendapatkan siswa baru dibawah lima orang.
BMPS NTT terus mengadvokasi masalah yang dihadapi oleh SMA/SMK swasta yang ada di kota kupang dengan mendatangi Ombudsman NTT untuk menyampaikan realitas yang terjadi pada sekolah swasta dan bertemu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta bertemu Komisi V DPRD Provinsi NTT.
Usaha BMPS NTT terus dilakukan untuk menyelesaikan polemik PPDB tahun 2023 yang dialami oleh sekolah swasta, salah satunya melalui bincang-bincang di Viral NTT Radio Tirilolok pada Sabtu, (22/7/2023).
Pembicara dalam acara tersebut antara lain Ketua Umum Badan Musyarawah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT Winston Neil Rondo, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT Mohammad Ansor, Kepala Sekolah SMA PGRI Kupang Zeth Boling dan moderator Isidorus Lilijawa.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT Mohammad Ansor menyampaikan dalam dialog tersebut bahwa Dinas Pendidikan Provinsi NTT sudah salah mendesain dari awal terkait PPDB bagi SMA dan SMK yang ada di NTT khususnya Kota Kupang.
“Kuota rombel dalam PPDB tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Pendidkan tidak diperhitungkan dengan matang sehingga terjadi hal seperti ini, kekuatiran kami ada beberapa kepala sekolah negeri yang memasukan anak-anaknya melebihi kuota yang diberikan,”kata Ansor.
Ketua Umum BMPS NTT Wiston Neil Rondo dalam penyampaiannya Ia mengungkapkan bahwa PPDB tahun 2023 bagi sekolah swasta khususnya SMA/SMK di Kota Kupang sedang tidak baik-baik saja.
Ia menyampaikan bahwa perjuangan BMPS NTT untuk PPDB tahun 2023 bagi sekolah swasta sudah mereka lakukan sejak bulan oktober tahun 2022.
“Kondisi PPDB hari ini SMA/SMK swasta sudah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan siswa baru, kami menduga dari sekian banyak siswa tamatan SMP tahun masih ada kepala-kepala sekolah yang tidak tertib dalam PPDB, sehingga perhatian dan ketegasan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu sekolah swasta menghadapi problematika PPDB tahun 2023,”pungkasnya. (HT)
