Pimpinan Dewan Minta Pemprov NTT Tiadakan Kegiatan yang Bersifat Hura-hura

oleh -285 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta Pemerintah Provinsi untuk meniadakan kegiatan-kegiatan ataupun program yang hanya bersifat hura-hura. Begitu juga untuk pegawai-pegawai yang tidak memberikan kontribusi apa-apa.

“Kegiatan-kegiatan ataupun program yang hanya untuk hura-hura stop begitu juga dengan pegawai-pegawai yang tidak memberikan dampak apa-apa,”kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Emiliana Noemleni kepada wartawan usai rapat dengan pemerintah pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Emi mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Daerah membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) atau disingkat KUA-PPAS untuk pendapatan tahun 2024.

Dalam pembahasan itu hampir semua anggota DPRD memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang makin menurun setiap tahun alias tidak mencapai target.

“Tadi ada sejumlah catatan dari anggota DPRD NTT dan direspons secara umum oleh Sekertaris Daerah (Sekda) NTT,”ungkapnya.

Dijelaskan, dalam pembahasan itu pemerintah mengajukan rencana pendapatan dimana realitas sumber pendapatan daerah mengalami penurunan. “Kalau tahun 2023 kita menyepakati PAD sebesar Rp 2,1 triliun. Dan sekarang KUA-PPAS tahun 2024 pemerintah ajukan Rp 1,6 triiun. Tapi ini masih dibahas dengan melihat potensi-potensi daerah dan realitas sumber pendapatan yang ada,”jelasnya.

“Kita terus mendorong agar pemerintah harus gesit untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada dan juga menggali potensi yang baru,”terangnya.

Dikatakan, selama ini banyak aset milik Pemprov yang tidur padahal pendapatan bisa diperoleh dari retribusi. Bahkan hari ini pendapatan dari retribusi turun ratusan miliar di tahun 2023.

Lebih lanjut kata dia, target pendapatan di tahun 2022 sebesar Rp 1,9 triliun namun yang diperoleh hanya Rp 1,3 triliun.

“Memang dari penjelasan pemerintah bahwa setiap tahun ada peningkatan PAD tapi tidak mencapai target dari yang kita sepakati bersama”.

“Kita harus tahu untuk belanja apa dan punya uang berapa jika mau lebih dari itu maka kita harus kerja keras”,tambahnya. (Hiro Tuames)