Suara-ntt.com, Kupang-Dihadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Hadi Tjahjanto, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia menyampaikan beberapa persoalan terkait pertanahan di NTT, antara lain tanah yang kekurangan riwayat aktual untuk klaim, ganda sertifikat, dan selisih pendapat dengan masyarakat adat.
“Kami berharap adanya dukungan dari Kementerian ATR/BPN dan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menfasilitasi pembuatan tanah yang otentik sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap mengedepankan integritas dan komitmen terhadap kode etik organisasi,”kata Penjabat Kalake saat memberi sambutan dan menghadiri acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III dan Upgrading Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) di Hotel Jayakarta Labuan Bajo pada Kamis, 14 September 2023.
Menurut Ayodihia, seturut pengalamannya saat menjadi Deputi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi, tanah adalah aset yang sangat berharga.
“Pembebasan lahan umumnya menjadi bottleneck (sumber masalah, red) yang penyelesaiannya membutuhkan banyak waktu. Bahkan tak jarang terjadi konflik dengan masyarakat berkaitan dengan status tanah. Hal ini tentu butuh pendekatan khusus,” jelas Ayodhia.
Selanjutnya, Ayodhia berharap agar para peserta Rakernas IPPAT dari seluruh Indonesia dapat menikmati keindahan Labuan Bajo dan pulau-pulau sekitarnya serta berbelanja UMKM masyarakat untuk dijadikan cendera mata.
“Terima kasih atas kepercayaannya untuk jadikan Labuan Bajo sebagai tempat penyelenggaraan Rakernas. Selamat mengeksplor Labuan Bajo dan destinasi wisata sekitarnya seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, Pulau Rinca dan Pink Beach. Selamat berbelanja produk UMKM masyarakat NTT yang dapat dijadikan cindera mata untuk keluarga dan kenalan,” pungkas Ayodhia. (HT)
