IPG di NTT Tahun 2022 sebesar 96,47 Persen

oleh -317 Dilihat

Suara-ntt com, Kupang-Secara umum berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTT selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif di mana tahun 2020 sebesar 92,73 persen, tahun 2021 sebesar 92,63 persen dan tahun 2022 sebesar 96,47 persen. Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota pada tahun 2022, tertinggi dicapai oleh Kabupaten Manggarai Timur yakni sebesar 98,60 persen.

Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake
mengatakan kesenjangan IPG antara kabupaten/kota se-NTT tersebut tentunya membutuhkan intervensi program dan kegiatan yang responsive gender.

Dikatakan, Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan komitmen pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

“Saya berharap Wali Kota dan para Bupati juga telah menerbitkan regulasi yang sama di daerahnya masing-masing,”kata Penjabat Gubernur Kalake ketika membuka secara resmi kegiatan Workshop Pendampingan Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender melalui Anugerah Parahita Ekapraya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 di Hotel Harper pada Kamis, 5 Oktober 2023.

Dijelaskan, komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender hendaknya dimulai dari penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus terus dilakukan agar pelaksanaan proses strategi PUG dapat berjalan dengan optimal.

Untuk dketahui bahwa kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Provinsi NTT dengan mitra Pemerintah yaitu AUS -AID melalui Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dan diikuti secara offline oleh Perangkat Daerah lingkup Pemprov NTT dan secara online oleh Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi NTT.

Lebih lanjut kata fia, Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Dalam upaya pembangunan yang sudah dan sedang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial, budaya, keyakinan maupun gender. Dan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yakni adalah Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan.

“Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan berbasis gender ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat didesain program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara,”jelasnya.

Dia mengharapkan melalui momen kegiatan tersebut sangatlah strategis untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT dalam melakukan evaluasi sejauh mana pencapaian yang telah dilakukan.

“Dengan adanya kegiatan ini, kita diharapkan dapat melihat secara jernih kendala maupun potensi dalam menjalankan strategi PUG pada setiap program pembangunan. Saya berharap agar peserta yang mengikuti kegiatan ini dapat mempersiapkan komponen materi yang digunakan untuk kegiatan ini secara sungguh – sungguh sehingga kegiatan evaluasi ini tidak hanya menjadi kegiatan rutinitas tahunan saja,” harap beliau.

“Pemerintah Pusat akan menilai komitmen dan keseriusan kita dengan pemberian penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE). Kita semua tentunya mengharapkan agar kita dapat memperoleh penghargaan tersebut. Saya berharap kita tidak semata-mata mengejar penghargaan, namun harus berorientasi pada terwujudnya pembangunan yang berspektif gender yang akan memberikan dampak yang positif bagi perempuan, laki-laki dan juga anak,”ungkapnya.

“Mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan NTT Maju dan Sejahtera melalui strategi Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan pembangunan di daerah ini,”tambahnya.

Senada dengan hal tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT, Drg. Lien Adriany juga menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk mengevaluasi guna dapat mengukur capaian dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender di masing – masing pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kab/kota dan hasil tersebut sekaligus sebagai acuan pemberian pengahargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2023 yang akan ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2023.

“APE sendiri merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah prov dan kab/kota dalam komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender,”ujarnya.

Ia juga menyampaikan data di tingkat provinsi tahun 2023 salah satu bagian dari komponen prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu pencapaian penganggaran yang responsif gender masih terdapat 43 persen Perangkat Daerah yang belum memilki dokumen gender analisis _pathway_ dan gender _budget statement_ sedangkan ditingkat kabupaten/kota hasil koordinasi yang telah dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat 50 persen kabupaten/kota yang belum melaksanakan prasayarat PUG.

Dia mengharapkan dengan adanya workshop Pendampingan Teknis Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 ini pihaknya berupaya seoptimal mungkin.

“Dan tentunya dengan dukungan Bapak/Ibu sekalian di masing–masing Perangkat Daerah baik ditingkat Provinsi maupun kabupaten/kota untuk mensukseskan evaluasi PUG tahun 2023 dan jika Tuhan berkenan kita bisa mendapat bonus meraih penghargaan APE pada tahun 2023 sehingga melalui workshop pendampingan teknis ini, kita akan berupaya untuk memperbaiki dan menata kembali penyelenggaraan PUG Provinsi NTT,”terangnya. (HT)