Suara-ntt com, Kupang- Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjelang tahun politik tahun 2024 mendatang mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) agar tetap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Muhammad Ansor mengatakan khusus berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur NTT Tahun 2024, Fraksi Partai Golkar meminta informasi tentang kepastian penyediaan Dana Cadangan bagi persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2024 tersebut.
Fraksi Partai Golkar menyatakan keprihatinan yang dalam atas terjadinya penurunan pencapaian target Pendapatan Daerah yang semakin tajam. Untuk Tahun Anggaran 2023 sampai dengan September 2023, realisasi pendapatan daerah khusus realisasi PAD TA 2023 masih di bawah 50 persen, sehingga estimasi untuk pencapaian target PAD pada Desember 2023, akan berkisar antara 60-70 persen.
“Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi besaran target PAD TA 2024. Untuk itu Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan Saudara Gubernur tentang terobosan yang diambil untuk mencapai target PAD TA 2023 sehingga layak menjadi dasar penentuan target PAD TA 2024,”demikian bunyi pandangan umum Fraksi Golkar DPRD Provinsi NTT terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi NTT tahun anggaran 2024 yang dibacakan oleh Jubir Fraksi Partai Golkar DPRD NTT dalam sidang paripurna di Gedung Utama DPRD NTT pada Jumat, 6 Oktober 2023.
Sehubungan dengan belanja terikat maka yang perlu diperhatikan penyertaan modal ke BUMD yang sudah ditetapkan dalam Perda. Penyertaan modal disesuaikan dengan Perda pembentukan kepada PT KI Bolok yang jadwal penyertaannya sudah ditetapkan dalam Perda Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2019 sedangkan tambahan penyertaan modal kepada Bank NTT.
“Selama ini ditangguhkan karena Dirut Bank NTT tidak menghiraukan undangan rapat dengan badan anggaran maupun dengan Komisi III DPRD Provinsi NTT,”ungkapnya.
Lebih lanjut kata dia, bunga pokok pinjaman tahun 2023 dan tahun 2024 perlu dijelaskan oleh Saudara penjabat Gubernur tentang jumlah tunggakan pokok pinjaman dan bunga pinjaman reguler dari Bank NTT dan PT SMI (pinjaman regular tahun 2020) serta jumlah bunga dan pokok pinjaman dana PEN yang mulai dibayar pada tahun anggaran 2024.
“Hal ini penting dipertanyakan agar dewan dapat mengikuti secara detail kondisi beban pinjaman daerah ini. Beban utang pinjaman ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal kita selama kurang lebih 8 tahun kedepan,”jelasnya.
Dalam kaitan dengan hal ini, Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Saudara penjabat Gubernur untuk melakukan audit kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana pinjaman.
Kemudian Fraksi Partai Golkar tak henti-hentinya mengingatkan Saudara Penjabat Gubernur agar tetap mengalokasikan dan merealiasai TPP bagi ASN dalam APBD 2024. Hasil konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri, ada peluang untuk pembiayaan TPP diambil dari Dana Perimbangan selain dari PAD.
Untuk diketahui sidang paripurna DPRD Provinsi NTT tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTT, Aloysius Malo Ladi dan dihadiri Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake, anggota DPRD NTT dan pimpinan perangkat daerah. (Hiro Tuames)
