Penjabat Gubernur NTT bersama para Kepala Daerah Bahas Alokasi Anggaran Pemilu 2024

oleh -253 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang-Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia Kalake bersama para kepala daerah yakni bupati/wali kota se-NTT menggelar rapat kerja perdana membahas alokasi anggaran persiapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pemilukada) 2024 mendatang di aula Fernandez kantor Gubernur NTT pada Jumat, 13 Oktober 2023.

Ada enam (6) isu utama yang menjadi prioritas pembahasan dalam raker tersebut. Yang pertama soal persiapan pemilu dan pemilukada 2024, terutama soal alokasi anggaran sesuai ketentuan yang sudah disepakati yakni 40 persen di tahun 2023 dan sisanya 60 persen dialokasikan pada tahun 2024 mendatang.

Kemudian isu utama lainnya yang menjadi sorotan dalam raker tersebut adalah penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, inflasi daerah, standar pelayanan minimal serta realisasi pajak daerah.

Pada kesempatan itu Penjabat Gubernur NTT, menyampaikan pada peringatan Hari Maritim Nasional ke-59 menyinggung soal tingginya harga tiket pesawat di NTT yang menjadi salah satu pemicu inflasi kepada Menteri Perhubungan RI.

Dijelaskan, dalam sejumlah kesempatan dirinya juga sudah minta bantuan kepada pemerintah pusat lewat kebijakan anggaran untuk memberi perhatian lebih kepada NTT, serta membantu mempromosikan produk alam dan kriya asli NTT ke forum internasional agar makin dikenal luas.

Dalam raker tersebut, Penjabat Gubernur NTT memberi kesempatan kepada masing-masing bupati, wakil bupati, penjabat wali kota atau pejabat yang mewakili untuk mempresentasikan progres 6 isu utama yang menjadi prioritas raker tersebut.

Dalam pemaparannya Penjabat Wali Kota Kupang, Faren Funay menyampaikan, Pemkot Kupang telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 11.431.687.200 atau 40 persen dari total alokasi anggaran yang dibutuhkan KPUD Kota Kupang untuk pelaksanaan pemilukada tahun 2024 dan sisa 60 persen akan dialokasikan pada anggaran murni tahun 2024 mendatang.

Ditambahkannya pelaporan standar pelayanan minimal (SPM) triwulan III Pemkot Kupang kepada Dirjen Bangda Kemendagri melalui E-SPM telah dilakukan dengan tingkat keterisian sebanyak 69 persen. Selain itu Fahrensy memastikan akan segera melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kendaraan dinas di Pemkot Kupang.

Sementara Prevalensi stunting di Kota Kupang dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan progres yang menggembirakan. Pada tahun 2022 lalu stunting di Kota Kupang ada pada angka 21,5 persen atau 5497 balita stunting, dengan tingkat partisipasi masyarakat 93 persen.

Di tahun 2023 ini angka stunting Kota Kupang mencapai 17,2 persen atau 4.019 balita stunting, dengan partisipasi masyarakat 96,1 persen. Inflasi Kota Kupang pada bulan September tahun 2023 lalu tercatat di angka 1,87 persen (yoy).

Capaian ini lebih rendah dari inflasi secara nasional yang tercatat di angka 2,28 persen dan inflasi provinsi NTT yang tercatat di angka 2,19 persen. (PKP_ans)