Suara-NTT com, Maumere-Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut satu, Yohanis Fransiskus Lema, atau yang akrab disapa Ansy Lema, mengusung konsep “membangun dari desa” sebagai solusi utama untuk mengatasi masalah kemiskinan di provinsi tersebut. Menurut Ansy, desa adalah basis penghidupan masyarakat dan menjadi kunci kemajuan suatu daerah.
“Pembangunan NTT harus dimulai dari desa. Desa menjadi sumber atau kantong kemiskinan di NTT. Karena itu, kalau ingin mengeluarkan NTT dari kemiskinan, bangun desanya,” kata Ansy Lema di Maumere pada Senin (14/10/24).
Mantan anggota DPR RI ini menegaskan bahwa mayoritas kemiskinan di NTT adalah kemiskinan perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, angka kemiskinan di NTT mencapai 19,48 persen, dengan 1,128 juta orang miskin dari total populasi 5,656 juta. NTT saat ini berada di urutan keempat sebagai provinsi termiskin di Indonesia, setelah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat.
“Sebagian besar kemiskinan ini ada di desa, di mana tercatat sebanyak 995.960 orang atau 23,41 persen hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara kemiskinan perkotaan hanya 8,57 persen atau sekitar 131.610 orang,” ungkap Ansy.
Menurut Ansy, penduduk desa yang miskin umumnya adalah para petani, peternak, dan nelayan. Mereka inilah yang perlu diberdayakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Ia juga menyoroti berbagai permasalahan lain di NTT seperti stunting, infrastruktur rusak, akses air bersih, hingga masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang semuanya banyak terjadi di desa akibat kurangnya program pemberdayaan ekonomi.
Sebagai solusinya, Ansy berjanji akan mengalokasikan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat desa jika terpilih sebagai gubernur. Mengingat terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTT, ia berencana memanfaatkan sumber pembiayaan non-APBD seperti dari Civil Society Organization (CSO) dan Non-Governmental Organization (NGO), serta kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta (KPBU).
Dana bantuan dari CSO, NGO, dan pihak ketiga ini akan disinergikan dengan program-program pembangunan desa. Selain itu, Ansy juga berencana mendorong kepala daerah untuk melakukan pemekaran desa sebagai upaya mempercepat pembangunan.
“Sebagai gubernur, saya punya wewenang untuk membina dan mengawasi desa. Saya akan mendorong kepala daerah untuk melakukan pemekaran desa atau penggabungan desa sesuai aspirasi masyarakat,” ujar Ansy, yang juga dikenal sebagai Mantan Aktivis 98.
Ia juga menambahkan bahwa sinkronisasi antara perencanaan pembangunan desa di tingkat pusat dan daerah sangat penting agar program dana desa dapat berjalan sesuai visi dan misi pemerintah.
“Saya akan menyiapkan panduan penyusunan perencanaan desa dan penganggaran yang selaras dengan visi misi gubernur dan kepala daerah. Misalnya, melalui program NTT Pertiwi, isu perempuan, ibu, dan anak harus bisa terimplementasi dalam anggaran desa,” tutup Ansy, yang mengusung tagline “Manyala Kaka” dalam kampanyenya. ***
