Suara-NTT com, Kupang-Mantan birokrat di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Marius Jelamu, menegaskan pentingnya setiap program kegiatan disesuaikan dengan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam pernyataannya, ia menjelaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai postur APBD sangat diperlukan.
“Postur APBD harus dipahami betul. Berapa Dana Alokasi Umum (DAU), berapa Dana Alokasi Khusus (DAK), berapa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan berapa banyak uang yang dialokasikan untuk belanja pegawai, program, barang dan jasa, serta belanja modal,” ungkap Marius. Ia menambahkan bahwa segala bentuk program harus disesuaikan dengan anggaran APBD Kota Kupang, yang saat ini sebesar Rp 1,3 triliun.
Setiap program yang direncanakan, lanjut Marius, perlu dihitung secara teknis sesuai dengan jumlah dana yang ada. Ia juga mengingatkan pentingnya bagi para pejabat daerah seperti Chris dan Serena untuk menguasai postur APBD secara teknis, terutama jika ada investor yang tertarik masuk ke Kota Kupang. “Jika ada investor yang ingin masuk, pastikan program-program tersebut sesuai dengan visi dan misi kita,” tegasnya.
Marius juga menyoroti kondisi fiskal nasional yang saat ini sedang tidak dalam kondisi baik, baik di tingkat APBN maupun APBD I dan II. Hal ini, menurutnya, akan berdampak pada dana transfer dari pusat ke daerah-daerah.
“Kenapa? Ekonomi global sedang terganggu. Baik karena dampak COVID-19 sebelumnya, maupun perang Rusia-Ukraina, konflik Israel dengan beberapa negara Timur Tengah, ketegangan antara Amerika Serikat dan China, serta konflik di Laut China Selatan dan Taiwan. Semua ini mempengaruhi ekonomi internasional, termasuk Indonesia,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa cicilan utang Indonesia yang mencapai Rp 8.000 triliun turut menjadi beban besar. “Belum lagi cicilan utang kita. Dan masih banyak lagi persoalan lainnya. Semua distorsi fiskal APBN ini akan berpengaruh pada jumlah dana transfer ke daerah,” kata Marius.
Selain itu, ia juga meminta agar dicek apakah dana bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota sudah berjalan lancar. Marius mengimbau agar anggota DPRD Provinsi dari partai pendukung turut menyuarakan isu-isu ini dalam rapat-rapat dengan eksekutif di Provinsi NTT, khususnya dengan Penjabat Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi NTT.
“Hal ini sangat penting untuk memastikan kelancaran program-program daerah di tengah tantangan ekonomi global yang sedang terjadi,” tutup Marius Jelamu. ***
