Suara-ntt com, Kupang-Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Elias Koa, menyatakan bahwa orang yang cerdas semestinya memahami konteks pernyataan dari Yohanis Fransiskus Lema, atau yang akrab disapa Ansy Lema, calon Gubernur NTT nomor urut satu dalam debat publik perdana pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT di Millenium Ballroom Kupang pada Rabu, 23 Oktober 2024 malam.
Elias menjelaskan bahwa 110 orang yang disebutkan sebagai teman Ansy adalah anggota Fraksi PDIP di DPR RI, di antaranya adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga dikenal sebagai kader PDIP, dan diakui oleh Emanuel Melkiades Laka Lena (MLL) sebagai temannya.
Elias Koa kemudian mengingatkan pengalaman politik di masa lalu, di mana pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meskipun PDIP bukan bagian dari koalisi pemerintahan pusat, pemerintah tetap mendukung pembangunan di NTT. Saat itu, NTT dipimpin oleh almarhum Frans Lebu Raya (FLR), yang merupakan kader PDIP, namun selama kunjungan SBY ke NTT yang berlangsung selama tiga hari, tidak ada penghalang dalam kerja sama pembangunan daerah, meski hubungan antara SBY dan Ketua Umum PDIP saat itu tidak harmonis.
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak harus bergantung pada harmoni politik antara pusat dan daerah,” kata Elias kepada media pada Jumat, 25 Oktober 2024.
Menanggapi pernyataan Ansy Lema yang disebutkan oleh beberapa pihak, termasuk oleh Emanuel Melkiades Laka Lena, Elias meminta agar publik tidak terlalu picik dalam menilai. Menurutnya, pernyataan Ansy Lema harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam hal hubungan politik dan pembangunan yang tetap bisa berjalan meskipun ada perbedaan di tingkat nasional.
Di sisi lain, Elias juga menyoroti jawaban dari Emanuel Melkiades Laka Lena yang dianggap tidak memberikan penjelasan jelas dan pasti terkait pertanyaan dari Ibu Jane mengenai koalisi besar yang diusulkan. Jane menanyakan bagaimana koalisi tersebut nantinya dapat menjamin kebebasan dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) jika terpilih.
Elias mempertanyakan jaminan tersebut dan menegaskan bahwa perlu ada kepastian yang lebih konkret terkait komitmen bebas KKN dari pihak yang bersangkutan.
“Dalam hal seperti ini, publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas dan pasti, bukan jawaban yang mengambang,” tutup Elias. ***
