Suara-ntt.com, Kupang-Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, mengajak lembaga mitra pemerintah, khususnya LSM dan NGO, untuk berkolaborasi menangani berbagai permasalahan seperti kesehatan, pertanian, penanganan kemiskinan, stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, manajemen keuangan publik, serta kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Ajakan ini disampaikan oleh Andriko dalam rapat bersama lembaga mitra/LSM/NGO yang beroperasi di wilayah Provinsi NTT, Senin (28/10/2024), bertempat di Aula Fernandez-Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT. Acara ini dihadiri oleh 67 tamu undangan dari berbagai lembaga mitra yang beroperasi di wilayah NTT.
“LSM/NGO merupakan bagian dari kekuatan bersama dalam mendorong pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas kontribusi signifikan yang sudah dilakukan, terutama di sektor kesehatan, pertanian, kemiskinan, stunting, peningkatan IPM, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Andriko.
Menurut Andriko, sinergi antara pemerintah dan lembaga mitra sangat dibutuhkan sebagai fondasi untuk mengatasi tantangan dasar di NTT, terutama dalam menangani kemiskinan ekstrem dan stunting. “Di bawah arahan Presiden Prabowo, penanganan kemiskinan menjadi target utama. Mulai tahun 2025, akan ada upaya lebih masif terkait kemiskinan dan stunting. Kolaborasi kita sangat penting untuk mencapainya,” tambah Andriko.
Ia juga menyinggung program Gerakan Kemanusiaan Percepatan Penanganan Stunting Terintegrasi (GKP2ST), yang melibatkan berbagai pihak dalam rangka mempersiapkan generasi muda NTT menuju Indonesia Emas 2025. Selain itu, gerakan orang tua asuh dilibatkan untuk mendukung upaya penanganan stunting dengan melibatkan seluruh perangkat daerah.
Andriko menyampaikan bahwa pemerintah terus memberikan bantuan penanganan stunting, termasuk distribusi beras fortifikasi, daging ayam, dan telur.
Terkait penanganan kemiskinan, Gubernur menjelaskan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat lokal didorong melalui pemanfaatan infrastruktur untuk produktivitas lahan pertanian. Ia meninjau lahan pertanian dan embung di beberapa titik, yang berperan penting dalam memberdayakan lahan kering agar bermanfaat bagi ketahanan pangan dan produktivitas.
Optimalisasi produksi pangan, lanjut Andriko, berkaitan dengan implementasi Program Makan Gratis dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
“Dengan Perpres 81 Tahun 2024, kita berharap daya beli masyarakat lokal terhadap produk pangan lokal semakin meningkat, sehingga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi petani dan nelayan kita,” jelasnya.
Andriko berharap sinergi antara pemerintah dan LSM/NGO terus terjalin erat dalam upaya mengatasi kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting di NTT. ***
