Suara-ntt.com, Kupang-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kupang 2024 diprediksi akan menjadi arena pertaruhan bagi petahana Jefri Riwu Kore. Berdasarkan catatan sejarah Pilkada Kota Kupang, belum ada incumbent yang mampu mempertahankan jabatan hingga dua periode.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, DR. Ahmad Atang, menilai bahwa dua mantan wali kota, yakni Dan Adoe dan Jonas Salean, keduanya gagal mempertahankan jabatan mereka pada periode kedua.
Melihat konteks ini, Atang menyampaikan bahwa semua kemungkinan masih terbuka untuk Pilkada 2024.
Menurutnya, Jefri Riwu Kore bisa saja mengukir sejarah sebagai petahana pertama yang memenangkan periode kedua, atau justru mengikuti jejak pendahulunya. Dinamika politik Kota Kupang yang selalu berubah dari satu periode ke periode lain membuat prediksi Pilkada kali ini sulit ditebak.
Atang menyoroti beberapa faktor sosiologis yang memengaruhi karakteristik politik di Kota Kupang. Pertama, masyarakat Kota Kupang adalah masyarakat urban yang terbagi atas berbagai suku dan etnis. Karena mereka tidak memiliki ikatan sosial yang kohesif dan permanen, pola dukungan politik pun cenderung tidak stabil dan mudah berubah.
“Kondisi ini membuat mereka mudah berganti pilihan politik karena tidak ada kepentingan yang secara kultural mengikat,” jelas Ahmad Atang kepada media ini saat dihubungi melalui WhatsApp pada Sabtu, 2 November 2024.
Selain itu, dominasi kelas menengah ke atas dalam struktur sosial masyarakat Kota Kupang menjadi faktor penting yang membentuk dinamika politik lokal. Masyarakat kelas ini, yang terdiri dari kaum terdidik, pekerja formal, dan profesional, cenderung memiliki persepsi politik yang hitam-putih. “Kesalahan sekecil apa pun dari pemimpin bisa membuat kelompok ini mencari sosok pemimpin baru,” kata Atang.
Faktor ketiga adalah kecenderungan masyarakat Kota Kupang untuk lebih fokus pada aktivitas sehari-hari mereka, yang membuat perhatian terhadap politik semakin menurun. Akibatnya, banyak masyarakat yang cenderung bersikap pragmatis dalam memilih pemimpin tanpa mempertimbangkan rekam jejak atau visi dan misi calon pemimpin. ***
