Suara-ntt.com, Kupang-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Simson Polin mengungkapkan bahwa dalam momen ulang tahun Pertamina ke-67, dirinya bersama anggota DPRD NTT lainnya, Benny Chandra, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertamina Cabang NTT.
Dalam kunjungan tersebut, mereka bertemu dengan Kepala Kantor Pertamina Cabang NTT, Andri Setiawan, untuk membahas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minyak tanah yang dirasakan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.
Simson menyampaikan bahwa kelangkaan BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, menjadi isu utama dalam diskusi tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan BBM di Kabupaten Rote Ndao mencapai sekitar 400 kiloliter per bulan. Namun, realisasi pasokan dari dua kapal yang mengirimkan BBM ke wilayah tersebut mencapai lebih dari 700 kiloliter per bulan.
“Dengan pasokan 700 kiloliter lebih, seharusnya ada surplus. Namun, fakta di lapangan, masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, ditambah antrian panjang di SPBU. Apalagi ini bulan Desember menjelang Natal dan Tahun Baru, sehingga kami meminta data valid terkait kuota BBM di Rote Ndao,” ujar Simson saat ditemui wartawan di ruang Komisi IV DPRD NTT pada Rabu (11/12/2024).
Simson menambahkan, pihak Pertamina menjelaskan bahwa kuota BBM untuk NTT sebenarnya mencukupi. Namun, distribusi tidak merata, dengan beberapa daerah surplus sementara Kabupaten Rote Ndao mengalami defisit. Saat ini, Pertamina tengah mengurus izin ke BPH Migas untuk mengalihkan BBM dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan seperti Rote Ndao.
Pembangunan Jober di Rote Ndao
Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas rencana pembangunan jober (penampungan minyak) di Kabupaten Rote Ndao. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan di Desa Ofalangga, Kecamatan Pantai Baru, dekat pesisir pantai.
“Kami mendorong agar pembangunan jober segera direalisasikan karena kondisi geografis Rote Ndao yang merupakan wilayah kepulauan membuat akses pengiriman BBM sangat sulit, terutama di musim hujan. Dengan adanya jober, masyarakat setempat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM,” jelas Ketua DPD PSI Kabupaten Rote Ndao ini.
Menurutnya, pihak Pertamina pada prinsipnya setuju dengan usulan pembangunan jober dan meminta DPRD NTT bersurat ke BPH Migas di Jakarta. Hal ini termasuk mengusulkan penambahan kuota BBM untuk Rote Ndao dan memperbarui data jumlah kendaraan bermotor di wilayah tersebut.
Pengawasan BBM oleh APH
Simson juga menekankan bahwa pengawasan distribusi BBM kini dilakukan secara ketat oleh aparat penegak hukum (APH). Ia berharap, langkah-langkah yang diambil bersama Komisi IV DPRD NTT dan Pertamina dapat memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat, terutama menjelang momen penting seperti Natal dan Tahun Baru.
“Dalam waktu dekat, kami akan membahas lebih lanjut bersama Komisi IV DPRD NTT terkait persoalan ini agar masyarakat di Rote Ndao dapat menikmati layanan yang lebih baik,”pungkas Politisi PSI NTT ini.***
