Suara-ntt.com, Jakarta-Penjabat Wali Kota Kupang, Linus Lusi, memaparkan sejumlah capaian strategis Pemerintah Kota Kupang dalam evaluasi kinerja Triwulan II yang digelar oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat pada 10 Desember 2024. Dalam kesempatan tersebut, Linus menyoroti keberhasilan pengendalian inflasi dan optimalisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam pemaparannya, Linus menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Kota Kupang berhasil terkendali. Per November 2024, inflasi year-on-year (YoY) tercatat sebesar 1,57 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. “Pengendalian inflasi ini dicapai melalui strategi terpadu, seperti pelaksanaan operasi pasar murah bersubsidi, kerja sama antardaerah untuk distribusi komoditas, dan pemberdayaan lahan produktif masyarakat,” ujar Linus.
Pemerintah Kota Kupang juga menggandeng Bank Indonesia serta para distributor lokal untuk memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, Linus melaporkan perkembangan positif dalam penyerapan APBD. Hingga triwulan III 2024, realisasi anggaran mencapai 73 persen dari total Rp1 triliun, mendekati target nasional sebesar 75 persen. “Upaya percepatan pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pelaporan, serta pemantauan kinerja perangkat daerah menjadi kunci tercapainya target ini,” jelasnya.
Dalam evaluasi tersebut, Linus Lusi didampingi sejumlah pejabat dari Pemerintah Kota Kupang, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, Kepala Bappeda Djidja Kadiwanu, serta beberapa kepala dinas dan kepala badan terkait.
Tim evaluator dari Inspektorat Jenderal Kemendagri yang hadir antara lain Sekretaris Inspektorat Jenderal Ahmad Husin Tambunan, para PPUPD Ahli Utama, seperti Drs. Azwan dan Bachtiar Sinaga, serta Auditor Ahli Madya Wiratmoko.
Tim evaluator memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Kupang, terutama dalam pengendalian inflasi dan penyerapan APBD yang dinilai sudah berada di jalur yang tepat. “Langkah-langkah strategis yang diterapkan Kota Kupang menjadi contoh positif bagi daerah lain,” ujar salah satu anggota tim evaluator.
Evaluasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan kinerja Penjabat Kepala Daerah guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dengan hasil positif ini, Pemerintah Kota Kupang diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. ***
