Suara-ntt.com, Kupang-Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT meminta pemerintah provinsi untuk tidak menerapkan atau memberlakukan new normal di sektor pendidikan dan tidak mengaktifkan sekolah mulai dari jenjang Paud, TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga jenjang pendidikan tinggi.
“Kita minta pemberlakuan new normal di NTT tidak diterapkan untuk sektor pendidikan,” kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yunus Takandewa kepada wartawan di gedung DPRD Provinsi NTT usai rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi V DPRD Provinsi NTT dengan Dinas Kesehatan dan RSUD Prof. DR. W.Z Johanes Kupang, Senin (8/6/2020).
Menurutnya, pemberlakuan new normal untuk sektor pendidikan masih menunggu pendemi corona virus atau covid-19 di NTT berakhir.
Karena hingga saat curva pasien covid-19 di NTT terus mengalami peningkatan. Dengan demikian, pemberlakuan new normal untuk sektor pendidikan belum bisa dilaksanakan.
Sementara anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Windy mengatakan, sektor yang harus dipertimbangkan untuk tidak memberlakukan new normal di NTT adalah sektor pendidikan.
Karena menurutnya, sektor pendidikan sangat berbeda dengan sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi yang masih bisa dikendalikan.
Pasalnya, jika menerapkan new normal untuk sektor pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19 untuk sistem pendidikan di NTT belum mampu.
Hal ini, kata dia dikarenakan sektor pendidikan di NTT belum mempunyai fasilitas yang memadai seperti tenaga guru dan ruang belajar apalagi sekolah-sekolah di pedesaan.
“Kita saat ini masih berhadapan dengan covid-19 sehingga sektor pendidikan belum mampu untuk diterapkan,” ujar politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi NTT ini.
Lebih lanjut kata dia, dengan tidak memberlakukan new normal untuk sektor pendidikan tidak berarti bahwa proses belajar mengajar dihentikan. Namun sekolah harus kreatif menggunakan relaksasi dana bantuan operasional sekolah (Dana Bos).
“Dengan tidak menerapkan new normal bukan berarti mematikan akses belajar mengajar. Tapi sekolah harus kreatif dalam menggunakan relaksasi dana bos,”pintanya. (Hiro Tuames)
