Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2020 mendapat pinjaman daerah sebesar Rp 339 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan provinsi di NTT.
Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing mengatakan, Pemprov NTT mendapat pinjaman daerah dari Bank NTT sebesar Rp 150 miliar dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp 189 miliar sehingga totalnya Rp 339 miliar.
“Tahun 2020 ini kita dapat pinjaman daerah dari Bank NTT dan PT. SMI sebesar Rp 339 miliar,”katanya kepada wartawan di Gedung DPRD Provinsi NTT, Kamis (30/7/2020).
Polo Maing mengatakan, pinjaman daerah dari Bank NTT untuk membiayai 15 ruas jalan. Sedangkan dari PT. SMI membiayai 16 ruas jalan yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Agustinus Lobo mengatakan, skema pinjamam dari PT. SMI dibagi dalam dua tahun. Dimana dari dana Rp 900 miliar dibagi menjadi Rp 450 miliar.
Namun karena indikator kemampuan keuangan daerah sehingga Pemprov hanya dapat pinjaman daerah dari Bank NTT Rp 150 miliar. Kemudian dari PT. SMI dapat pinjaman Rp 189 miliar untuk pembangunan 16 ruas jalan di 22 kabupaten/kota.
“Seyogianya dalam road map penuntasan jalan di NTT itu ada 33 ruas jalan. Namun kemarin kita rapat dengan Bank NTT yang ditenderkan itu ada 15 ruas jalan. Sementara dua ruas jalan tidak bisa ditenderkan.
Karena persyaratan dari PT. SMI bagi kontraktor yang sudah ikut tender tidak boleh ikut lagi,”ungkapnya usai menyerahkan hewan qurban dari Keluarga Besar DPW PAN Provinsi NTT kepada umat Muslim di Namosain Kota Kupang, Jumat (31/7/2020).
Dikatakan, dari 33 ruas jalan yang ditenderkan itu Bank NTT membiayai 15 ruas jalan dan PT. SMI membiayai 16 ruas jalan. Kemudian beberapa ruas jalan ditender ulang karena kekurangan administrasi dan lainnya.
“Dan syarat-syarat itu sangat disetujui oleh fraksi dan komisi karena kita melihat pengalaman kemarin banyak jalan yang mengalami permasalahan. Dan kali ini harus dilakukan secara selektif,”pinta politisi dari Partai Amanat Nasional ini.
Dijelaskan, permasalahan yang ditemui adalah beban kerja yang begitu tinggi sehingga hampir seluruh jalan provinsi di tahun 2019 dananya harus diluncurkan kembali di tahun 2020.
“Kita berusaha agar pengalaman ini tidak terulang lagi di tahun 2020 sehingga dari proses awal kita minta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT harus selektif untuk menentukan rekanan sebagai pemanang. Dan kami DPRD tidak intervensi hanya pada ruang pengawasan saja”.
“Soal teknis kita serahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan. Dan ruas jalan yang diserahkan oleh teman-teman dari dinas sudah fix,”jelasnya.
Sekertaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi NTT, Marthen Lenggu mengatakan, masalah pembangunan infrastruktur itu merupakan program pemerintah yang tentu dibahas bersama-sama dengan DPRD demi kepentingan masyarakat.
“Tentu kami dari partai sangat mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada masyarakat,”ungkapnya.
Dia mengakui pada tahun 2020 ini ada beberapa program pemerintah yang dialihkan karena pandemi covid-19. Dan itulah keadaan yang dihadapi karena secara nasional juga mengalami hal yang sama.
“Tentu pembahasan untuk tahun 2021 semua program yang tertunda di tahun 2020 kami dorong untuk diperjuangkan dan bisa direalisasikan,”pungkasnya. (Hiro Tuames)
