Suara-ntt.com, Kupang-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di tahun 2020 melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sedang mengembangkan program tanam jagung panen sapi (TJPS) pada 16 kabupaten di NTT.
“Program TJPS sekarang lagi dikembangkan di 16 kabupaten. Pada bulan Mei 2020 lalu pak gubernur perintahkan untuk kembangkan 10.000 hektar dan kita sampai saat ini baru menanam 1.300 lebih hektar karena kita keterbatasan sumber daya air.
Kemudian kita mengalami keterlambatan dan sampai sekarang juga kita usahakan untuk terus menanam,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lecky Frederich Koli didampingi oleh Sekertaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Miqdonth Abola kepada wartawan usai acara Coffe Morning Gubernur NTT bersama wartawan media cetak, elektronik dan online di aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (28/8/2020).
Lucky mengatakan, tantangan yang dihadapi para petani ketika menanam di musim kemerau adalah masalah air.
“Kalau pupuk dan benih tidak menjadi masalah yang menjadi soal itu adalah ketersediaan air. Oleh karena itu, kita akan mempersiapkan dengan baik untuk 40 ribu hektar tahun depan (2021, red),”ungkapnya.
Dikatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan identifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan ketersediaan air. Dan potensi-potensi air tanam dapat digunakan untuk diangkat dan mengairi tanaman jagung yang akan ditanam pada musim kemerau nanti.
Dijelaskan, alasan mengapa pemerintah menyuruh para petani menanam pada musim kemerau. Hal itu dilakukan untuk merubah budaya petani yang tidak pernah memanfaatkan musim kemerau sebagai musim tanam. Dengan demikian akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan ada manfaat ekonomi.
“Harapan bapak gubernur untuk memecahkan masalah-masalah kemiskinan dapat kita atasi dengan instrumen tanaman jagung yang kita tanam pada musim kemerau”.
“Setelah dua sampai tiga tahun dan mempunyai kesadaran maka mereka akan memilih sendiri komoditas-komoditas apa yang akan ditanam dan bernilai ekonomi untuk membangun perekonomian rumah tangga mereka,” pinta mantan Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT ini.
Lebih lanjut kata dia, sebenarnya harus tutup tanam jagung di bulan Juli karena cadangan air masih ada dan bisa berproduksi lebih besar untuk mencapai tujuan dari pak gubernur dalam menekan kemiskinan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja di pedesaan.
“Kita fokus di wilayah-wilayah potensi yang airnya masih ada. Kemudian para petani yang masih bersedia untuk masuk dalam skema program TJPS. Jadi ini menjadi prioritas tidak bisa bagi rata lagi karena tadi pak gubernur sudah arahkan untuk tahun depan (2021) kita fokus pada empat kabupaten di daratan Sumba.
Kemudian daratan Timor itu di Kabupaten TTS, TTU, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Alor. Nanti kita tingkatkan produktivitas melalui instrumen jagung supaya bisa merubah kondisi ekonomi masyarakat,” bebernya. (Hiro Tuames)
