Suara-ntt.com, Oelamasi-Sedikitnya 10 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengikuti pelatihan kepariwisataan berbasis masyarakat di Pulau Semau Kabupaten Kupang.
Ke-10 kabupaten/kota tersebut antara lain, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Rote Ndao, Alor, Flores Timur (Flotim) dan Kabupaten Ngada.
Ketua Panitia Pelatihan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat sekaligus Flavianus Du’a mengatakan, penyelenggarakan pelatihan kepariwisataan berbasis masyarakat di Pulau Semau, Kabupaten Kupang yang berlangsung sejak tanggal 10-14 September ini diikuti oleh perwakilan 10 Kabupaten dan Kota di NTT.
Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTT dengan menggandeng Pemerintah Desa Otan, tim penggerak PKK Desa Otan dan warga setempat.
Dikatakan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.
Dengan adanya pembangunan kepariwisataan akan mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
Dijelaskan, kegiatan pelatihan kepariwisataan berbasis masyarakat sejalan dengan tekad pemerintah Provinsi NTT untuk membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (Ring of Beauty).
Sejalan dengan hal itu kata dia bahwa pariwisata menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera.
”Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Kawasan Wisata Lokasi Percepatan Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi NTT pada 22 kabupaten/kota. Pengembangan Estate Pariwisata tersebut akan semakin efektif dengan melibatkan peran aktif masyarakat di destinasi pariwisata. Untuk itu, penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Pariwisata khususnya Kepariwisataan Berbasis Masyarakat menjadi salah satu faktor kunci sebagai motor penggerak pariwisata di NTT,”jelas Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTT ini.
Penyelenggaraan Pelatihan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat (community based tourism) sebagai upaya memperkuat aspek kelembagaan dan kapasitas SDM pelaku pariwisata berbasis masyarakat di NTT.
Hal itu dilakukan supaya masyarakat pengelola semakin memiliki kemampuan mengelola potensi sumber daya pariwisata yang tersedia sambil memastikan keterlibatan komunitas lokal.
Lebih lanjut kata dia, Pelatihan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha/ masyarakat/ Bumdes/ aparat pemerintah desa dalam mengelola destinasi wisata. Selain itu juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran dan tugas mereka dalam mendukung usaha pariwisata.
”Mendukung tekad pemerintah Provinsi NTT untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai prime mover perekonomian Provinsi NTT. Hasil yang ingin dicapai setelah mengikuti pelatihan ini adalah peserta pelatihan memperoleh kompetensi untuk membentuk usaha, guna mendukung pariwisata di destinasi wisata yang terdapat di masing-masing daerah,” ujarnya.
Masyarakat semakin sadar akan peran mereka dalam mendukung usaha pariwisata di setiap Kawasan pariwisata Estate di NTT. Terbentuknya kelompok sadar dan penggerak pariwisata di desa-desa Kawasan pariwisata Estate di NTT serta adanya evaluasi pasca pelatihan serta Rencana Tindak Lanjut yang akan dijadikan sebagai salah satu masukan untuk menyusun kegiatan monitoring pasca pelatihan,”pungkasnya.
Ia merincikan peserta pelatihan berjumlah 30 orang yang berasal dari destinasi-destinasi wisata di Provinsi NTT yang terdiri dari pelaku usaha pariwisata, kelompok usaha, Bumdes dan komunitas yang bergerak di usaha pariwisata, masyarakat desa dan perangkat pemerintah desa di destinasi wisata.
“Kota Kupang sebanyak 1 orang, Kabupaten Kupang sebanyak 16 oran, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 1 orang, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 2 orang, Kabupaten Belu sebanyak 1 orang, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 1 orang, Kabupaten Alor sebanyak 2 orang, Kabupaten Flores Timur sebanyak 2 orang, Kabupaten Ngada sebanyak 2 orang, Kabupaten Lembata sebanyak 2 orang,”imbuhnya.
Pihaknya mengadirkan narasumber pada kegiatan tersebut antara lain Jogja Tourism Training Center yaitu Lembaga pengembangan SDM di bidang pariwisata dari Yogyakarta, Pelaku/penggerak pariwisata di Provinsi NTT yang berasal dari Desa Waturaka, Kepala Desa Detusoko Barat yang juga pelaku pelaku/penggerak pariwisata serta Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat serta pengelola Pariwisata di Desa Otan dan Desa Liman-Kecamatan Semau – Kabupaten Kupang.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing ketika membuka Pelatihan Kepariwisataan Berbasis Masyarakat mengatakan karakteristik pembangunan sektor pariwisata, di antaranya mudah menciptakan lapangan pekerjaan, dapat dengan mudah tumbuh dan berpeluang untuk mengentaskan kemiskinan serta Memiliki karakteristik demikian maka prinsip pembangunannya menganut prinsip ekonomi inklusif.
” Artinya, pengembangan pariwisata melibatkan sebanyak mungkin pihak, memegang prinsip pemberdayaan dan membangun jejaring maka model pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat harus pula menganut prinsip ini. Karena itu, pembentukan dan penguatan kelembagaan merupakan titik awal yang penting dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat,” kata Sekda.
Ia mengatakan pelatihan ini merupakan awal dari sebuah upaya mengembangkan kepariwisataan berbasis masyarakat. masyarakat akan difasilitasi untuk menemu-kenali tantangan, peluang dan potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Pantai Liman, Pantai Otan dan daerah sekitarnya merupakan potensi pariwisata yang akan terus bertumbuh sampai di tingkat nasional bahkan internasional.
”Pada kesempatan yang berharga ini, saya berpesan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan, bangunlah kerjasama, buatlah pengaturan-pengaturan untuk dipatuhi agar terjadi sebuah tertib sosial baru yang berorientasi pada pembangunan pariwisata. Optimalkan keuntungan ekonomi, jaga, rawat dan lindungi lingkungan alam, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial budaya masyarakat. Pada saat yang sama, suguhkan pelayanan dan memberikan pengalaman yang berkualitas bagi pengunjung (wisatawan) agar memutuskan untuk berkunjung lagi ke tempat ini,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemprov NTT telah menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian Nusa Tenggara Timur. Sebagai penggerak utama, diperlukan spirit dan komitmen bersama agar kelak benar-benar menjadi penggarak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyejahterakan masyarakat. Kita yakin memiliki potensi yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur dapat dikembangkan menjadi destinasi-destinasi pariwisata yang indah, kita mampu membangun dan mendorong kebangkitan ekonomi menuju kesejahtaraan bersama.
Dalam rangka itu kata dia pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan salah satu langkah yang dinilai strategis. Masyarakat yang memiliki potensi keindahan alam yang unik, sosial budaya yang spesifik dan beragam perlu didorong untuk bertumbuh menjadi destinasi-destinasi pariwisata sehingga kelak menjadi sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
” Oleh karena itu, masyarakat harus difasilitasi menjadi pelaku utama dalam pengelolaan berbagai sumber daya dimaksud. Kata kunci untuk menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama adalah pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup masyaralat berada di tangan masyarakat melalui sebuah proses pemberdayaan,” jelasnya.(HT)
