Komisi VII DPR Dukung Pembangunan PLTS di Sumba

oleh -141 Dilihat

Suara-ntt.com, Kupang- Komisi VII DPR RI mendukung penuh pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di pulau Sumba dan Timor. Karena dari hasil survey dan riset bahwa tingkat insentisitas sinar matahari terbaik di Indonesia ada di NTT yakni pulau Sumba dan Timor.

“Kita harus bersyukur bahwa NTT adalah masa depannya Indonesia bahkan masa depannya dunia. Dari hasil survey dan riset bahwa tingkat insentisitas sinar matahari terbaik di Indonesia ada di dua pulau di NTT yakni pulau Sumba dan Timor,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto kepada wartawan di Kantor Gubernur NTT, Jumat (25/9/2020).

Sugeng mengatakan, di saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini dibutuhkan pengungkit-pengungkit ekonomi karena ini menyangkut persoalan-persoalan yang dialami dunia saat ini. Dengan demikian, satu-satunya pintu untuk bangkitkan kembali ekonomi hanya melalui investasi di bidang energi baru terbaharukan atau disebut dengan green ekonomi.

“Potensi energi baru terbaharukan di pulau Sumba dan Timor sampai dengan 60 ribu Mega Watt (MW). Sedangkan hingga saat ini Indonesia secara keselurahan hanya 62 ribu Mega Watt (MW) saja. Saya sebagai Ketua Komisi VII DPR RI mengadakan work shop bagaimana potensi itu menjadi aktual dengan berbagai skema baik itu skema teknis, skema bisnis, skema ekonomi atau skema sosial lainnya,” ungkap politisi dari Partai NasDem ini.

Dikatakan, Komisi VII DPR RI melihat potensi ini dan terus memberikan dukungan penuh terhadap rencana besar pembangunan pusat sumber pembangkit energi surya (PLTS) di Sumba.

Dan pada tanggal 27 Oktober 2020 mendatang, bertepatan dengan Hari Kelistrikan Nasional pihaknya bersama Gubernur NTT akan menghadap Presiden untuk memaparkan rencana ini untuk dijadikan sebagai sebuah keputusan nasional. “Kami akan segera merumuskan skema-skema implementatifnya,”ujarnya

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Sumba akan dipasok ke pulau Jawa. Tentu ini bukan gagasan biasa tetapi melalui berbagai hasil riset.

“Pak Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendukung agar proyek besar ini bisa berjalan,” ungkapnya.

Dikatakan, proyek ini sangat fenomenal dan tentunya sangat membanggakan Indonesia pada umumnya dan NTT khususnya. Karena dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya dan lainnya akan bertumbuh dengan baik.

PJCI Dukung Mimpi Gubernur VBL Jadikan NTT Pusat PLTS

Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) mendukung mimpi besar Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat demi terwujudnya inisiatif PLTS Sumba 20.000 Mega Watt (MW) dan kabel bawah laut yang akan menghubungkan Provinsi NTT sebagai pusat pembangkitan energi surya dengan Pulau Jawa dan Bali sebagai pusat beban di Indonesia.

PJCI menyambut baik keinginan Gubernur NTT untuk menjadikan pulau Sumba, sebagai pusat pembangkitan energi tenaga surya. Sebagai asosiasi yang telah lama bergerak di bidang energi terbarukan dan jaringan cerdas, PJCI juga melihat potensi pulau Sumba sebagai produsen energi surya.

“Untuk Pulau Sumba, atau Provinsi NTT umumnya, PLTS mampu beroperasi sepanjang lima hingga enam jam sehari. Sebagai perbandingan, di DKI Jakarta operasional optimal PLTS sehari berkisar antara tiga sampai empat jam,” kata Ketua Pembina dan Pendiri PJCI Eddie Widono.

Eddie mengatakan secara internal telah mendeklarasikan inisiatif ini dengan nama Sumba Untuk Indonesia, dimana dampak yang diberikan, baik dampak secara ketenagalistrikan, ekonomi, maupun pengembangan industri terkait, akan sangat besar apabila inisiatif ini dijalankan dengan baik.

Dikatakan, pembangunan kabel bawah laut yang menghubungkan pulau Sumba hingga pulau Jawa merupakan trend yang terjadi secara global, dimana lokasi yang memiliki potensi pembangkitan energi terbarukan berada jauh dari lokasi pusat beban.

Uni Eropa telah memiliki inisiatif European Super Grid sejak lama, dimana terjadi keterhubungan antara potensi energi terbarukan dengan pusat beban. China dengan State Grid juga melakukan hal yang serupa, dimana potensi energi surya berada di daerah gurun yang dihubungkan menggunakan jaringan interkoneksi High Voltage Direct Current (HVDC) menuju kota-kota besar sebagai pusat beban.

Dijelaskan, Gubernur NTT juga menyampaikan keinginannya supaya inisiatif PLTS pulau Sumba dan interkoneksi bawah laut turut memberikan dampak ekonomi bagi pulau Sumba, khususnya, dan Provinsi NTT pada umumnya. PJCI menyampaikan bahwa pembangunan pembangkitan energi terbarukan skala besar telah diakui memiliki manfaat langsung terhadap pertumbuhan pekerjaan dan pengembangan ekonomi.

“National Renewable Energy Lab (NREL) di Amerika Serikat telah menyusun model Jobs and Economic Development Impact (JEDI) model yang mencoba mengkuantifikasi dampak dari pembangunan pembangkit energi terbarukan”.

“Kami mengusulkan kepada Gubernur untuk turut bekerjasama dengan organisasi global yang berfokus kepada pembangunan ekonomi, misalnya dengan UNDP, dalam
pengembangan model ekonomi dari pembangunan PLTS skala besar di Sumba,”pungkasnya.

Sejalan dengan nota kesepahaman yang dibuat antara PJCI dan Gubernur NTT, dimana telah mengumpulkan tim teknis lintas disiplin yang akan bekerja menyusun dokumen dan merangkul berbagai pemangku kepentingan terkait dalam mendorong inisiatif Sumba untuk Indonesia.

Tentang PJCI

Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) adalah suatu perkumpulan yang didirikan pada tanggal 6 Juli 2015 dan telah berbadan hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 2017 nomor AHU-0012283. AH.01.07.TAHUN 2017. Jaringan cerdas adalah suatu jaringan kelistrikan yang mengkolaborasikan teknologi digital dan teknologi mutakhir lainnya
dalam rangka mengawasi serta mengelola distribusi listrik dari segala sumber agar dapat memenuhi semua jenis kebutuhan listrik para pengguna. Untuk negara kita, keberadaan jaringan cerdas sudah terasa dibutuhkan namun realisasinya masih jauh dari kenyataan.

Meskipun jaringan cerdas bertumpu pada jaringan ketenagalistrikan yang dewasa ini secara mayoritas merupakan aset dan tanggung jawab PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), namun suatu jaringan cerdas yang menggabungkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi dengan jaringan ketenagalistrikan akan melibatkan pihak-pihak berkepentingan yang lebih luas antara lain pemerintah sebagai regulator maupun sebagai pengguna, kalangan industri dan juga pengusaha maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan
lebih baik dari PLN ataupun pemerintah.

Berangkat dari kepedulian banyak pihak atas kemajuan penerapan jaringan cerdas di negara maju maupun negara- negara tetangga kita maka para cendekiawan dari
berbagai perguruan tinggi bersama dengan praktisi ketenagalistrikan berinisiatif untuk mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama “Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia” yang bertujuan untuk menyiapkan pranata teknologi, regulasi, pendidikan dan kewirausahaan serta menyusun peta jalan dalam mewujudkan
jaringan cerdas, yang merupakan prasarana bagi terwujudnya Indonesia Cerdas.

Perkumpulan Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang bersifat independen, profesional, transparan dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan sektor, perusahaan atau individu tertentu serta tidak berafiliasi pada partai politik manapun. (Hiro Tuames)