Suara-ntt.com, Tambolaka-Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo telah memutuskan Pulau Sumba sebagai salah satu daerah di Indonesia untuk dibangun food estate atau sumber pangan nasional.
Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) karena atas kepercayaan dan kecintaan presiden terhadap daerah ini yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama.
“Pak Presiden sudah janji dan mengiyakan untuk datang ke Sumba pada bulan Desember 2020 nanti. Beliau juga telah putuskan Sumba ini sebagai salah satu daerah untuk bangun Food Estate atau sumber pangan nasional,”kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) ketika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam Rangka Tatap Muka dan Dialog Bersama dengan Jajaran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sumba Barat Daya (SBD) di lapangan GKS Tana Kombuka Desa Tema Tana Kecamatan Wewewa Timur, Jumat (9/10/2020).
Gubernur Viktor menegaskan bahwa masalah utama yang dihadapi Provinsi NTT selama ini adalah kurang fokus dalam dalam mendesain dan bekerja baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota. Ditambah lagi anggaran yang sangat terbatas sehingga perlu fokus dengan program-program utama.
“Hal ini harus segera kita lakukan mulai tahun depan. Ada perangkat daerah yang semestinya tak boleh mendapatkan anggaran dalam jumlah banyak atau anggarannya ditiadakan karena APBD kita terbatas. Pegawainya terima gaji seperti biasa dan diarahkan ke desa-desa untuk memantau pekerjaan para petani, penenun dan peternak. Kalau mau kerja besar harus fokus pada beberapa program utama seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, peternakan, pariwisata dan program prioritas lainnya,”ungkapnya.
Dikatakan, ada banyak tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, namun tidak semua bisa dipenuhi karena anggaran terbatas. Harus dimulai dari perencanaan yang terarah. Tidak bisa membagi anggaran secara merata kepada setiap perangkat daerah. Buat perencanaan untuk program yang langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Harus ada tujuan utama yang jadi fokus anggaran. Misalnya, tujuan di bidang pertanian tahun ini adalah seluruh petani olah semua lahannya sebelum hujan. Karenanya semua pupuk, bibit dan semua yang diperlukan termasuk pendamping sudah disiapkan, sehingga pas hujan turun, semua langsung dieksekusi. Anggaran diarahkan ke sana, misalnya dari 1 triliun rupiah APBD Kabupaten (Sumba Barat Daya), 200 miliar rupiah dipakai untuk pengolahan lahan sebesar 40 ribu hektar dan juga peternakan. Tahun berikutnya, 200 miliar rupiah untuk pendidikan. Setiap tahun harus ada fokusnya. Porsi anggaran yang besar untuk bidang-bidang yang jadi prioritas,” jelas mantan Ketua Fraksi NasDem DPR RI ini.
Dijelaskan, Provinsi NTT tahun depan akan mulai melakukan hal tersebut dengan memprioritaskan bidang-bidang tertentu. Agar semua yang direncanakan dapat berhasil dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kalau masih kurang, jangan takut untuk pinjam.
“Tahun depan kami akan pinjam 1,5 triliun rupiah (dari SMI). Dari dana tersebut, 800 miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur, sisanya untuk pertanian dan peternakan. Pinjaman ini hanya khusus untuk hal-hal ini, yang lain tidak dapat. Kita tidak bisa kerja semua. Setelah saya diskusi tentang tentang hal ini kepada Presiden, ternyata kebijakan seperti ini telah dilakukan oleh Bapak presiden saat jadi Walikota (Solo). Ada perangkat daerah yang minim dapat anggaran karena sebagian besar anggaran diarahkan pada perangkat daerah prioritas,”pintanya.
Lebih lanjut Gubernur mengatakan, agar pekerjaan besar tersebut dapat berhasil, maka harus disertai dengan pengawasan yang ketat dari Pemimpin atau Kepala Daerah. Harus ada tekad dari Kepala Daerah, yang dikerjakan harus berhasil.
“Pemimpin adalah orang lapangan. Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa adalah manusia-manusia lapangan yang strategis. Terjun di lapangan, kalau tidak benar, langsung dirapikan. Lihat Presiden Jokowi datang berulang kali ke NTT, bukan datang pesiar tapi memastikan program jalan atau tidak. Ada di kantor itu cuma satu hari saja, selebihnya di lapangan. Kalau tidak seperti ini, semua program prioritas dengan anggaran besar ini tidak mungkin jadi. Pemimpin harus keliling awasi program ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya (SBD), Kornelius Kodi Mete mengungkapkan arah kebijakan pembangunan SBD selama lima tahun ke depan adalah terwujudnya masyarakat yang maju, berkualitas, berdaya saing dan sejahtera. Diwujudkan dengan program tujuh jembatan emas yakni Desa Berair, Desa Bercahaya, Desa Berkecukupan Pangan, Desa Aman dan Tertib, Desa Cerdas, Desa Sehat dan Desa wisata.
“Kami berkomitmen agar kondisi masyarakat Sumba Barat Daya pada masa lima tahun ke depan akan mengalami peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai dampak dari kemajuaan Tata Kelola apemerintahan dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang lebih berkualitas. Kami siap mendukung program Tanam Jagung, Panen Sapi. Potensi lahan jagung di sini adalah 45 ribu hektar.” jelas Kodi Mete.
Ada beberapa hal, lanjut Kornelius Kodi Mete, yang membutuhkan perhatian Pemerintah Daerah dan intervensi dari Pemerintah Provinsi. Di antaranya infrastruktur, pertanian, pariwisata serta gizi buruk dan stunting. Gizi buruk dan stunting menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten SBD.
“Ada 1.122 balita gizi kurang, 491 balita gizi buruk, 5.291 yang stunting. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah sosialisasi 1.000 hari pertama kelahiran bagi lintas sektor, pendampingan pola makan, pelatihan penangan gizi buruk terintegrasi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita serta penyuluhan di posyandu, tempat umum dan tempat ibadah. Kami juga tempatkan lima sarana pelopor kesehatan di setiap desa,” jelas Kornelius. (HT/Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT)
