Suara-ntt.com, Kupang-Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan, batas akhir penyampaian data bencana siklon tropis Seroja seharusnya tanggal 26 April 2021 lalu. Namun sampai saat ini masih ada beberapa kabupaten di NTT yang belum memasukan data-data tersebut.
“Hal ini tentu sangat memalukan kita,”katanya dalam arahannya pada kegiatan Penyerahan Dana Tunggu Hunian (DTH) Tahap I Pasca Bencana Siklon Tropis Seroja dari BNPB kepada Gubernur NTT dan para Bupati/Walikota di Ruang Rapat Gubernur, Rabu (28/4/2021).
Gubernur menegaskan batas akhir penyampain data adalah hari Jumat (30/4/2021) sampai pukul 00:00 atau 24:00 WITA.
“Saya minta perhatian serius para Bupati/Walikota. Lewat satu menit saja, bupatinya tanggung sendiri pendanaannya. Tidak ada kompromi karena sudah diingatkan berkali-kali. Urus administrasi dan verifikasi data saja lamban dan susah. Saya ingatkan hari Senin (3/5/2021) sudah harus bergerak ke tahap selanjutnya. Kalau ada rakyat yang protes, saya yang terdepan bersama rakyat hadap Bupati. Maaf kalau saya tegas dan keras. Karena untuk hal-hal extraordinary, pendekatannya juga harus super luar biasa. Jangan kita main-main dengan masalah rakyat yang sudah menderita karena bencana ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu Gubernur Viktor menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Secara khusus kepada BNPB yang bergerak cepat untuk membantu penanganan bencana di NTT akibat Badai Siklon Tropis Seroja.
“Kami cukup bangga dengan BNPB yang begitu cepat tanggap. Hari pertama bencana, kepala BNPB nya langsung sudah ada di Flores. Ini sebuah nilai dan pelajaran berharga untuk kami, para pemimpin di NTT bahwa kalau rakyat ada masalah, jangan menunggu lama-lama. Pemimpin harus cepat hadir ditengah masyarakat,”ungkapnya
Menurutnya, sebagai gubernur yang mempunyai pengalaman lapangan dan melihat apa yang telah dilakukan Kepala BNPB menunjukan keterpanggilan pelayanan dengan hati nurani dan keberanian luar biasa. Inilah ciri khas pemimpin.
“Saya tahu situasi saat itu sangat sulit untuk landing di NTT. Kecepatan angin kira-kira 80 km per jam sangat berat untuk pesawat mendarat. Saya juga tahu Kepala BNPB coba landing di Flores Timur, tapi tidak bisa.Dan akhirnya putuskan mendarat di Maumere. Ini ciri khas pemimpin yang berani berdiri di depan dan ambil langkah tegas. Semangat seperti ini harus terus dipupuk oleh semua pemimpin di NTT. Sekali lagi, respek saya untuk Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo dan jajaran,”ujarnya.
Dia menyampaikan terima kasih atas bantuan DTH tahap pertama yang dihadiri Bupati Kupang, Korinus Maesneno dan Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man sementara para bupati lainnya mengikuti kegiatan ini secara virtual.
Gubernur mengingatkan kepada para Bupati/Walikota untuk menyalurkannya secara tepat dan cepat.
“Uangnya sudah ada, harus cepat dibagikan. Administrasinya sudah ada dan dalam tempo dua hari harus sudah selesai sehingga masyarakat bisa memanfaatkan sesuai peruntukannya. Kalau bagi uang saja lambat, kita bisa menilai kualitas para Bupati/Walikota,”pintanya.
Sementara itu, Liaison Officer (LO) atau Pejabat Penghubung dari BNPB, Brigjen. Syahyudi mengatakan DTH merupakan bantuan Pemerintah Pusat melalui BNPB untuk masyarakat NTT yang terdampak bencana siklon tropis seroja yang rumahnya terkategori Rusak Berat (RB). Tujuannya untuk cari rumah keluarga atau kerabat sebagai tempat menginap sampai rumahnya selesai dibangun.
“Kita menghindari adanya konsentrasi warga di tempat pengungsi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Besaran dana ini adalah Rp 500 ribu per bulan untuk setiap KK. Tahap pertama ini diberikan untuk tiga bulan. Selanjutnya akan ada tahap kedua untuk 3 bulan berikutnya,”ungkapnya.
Lebih lanjut, Syahyudi mengungkapkan DTH tahap I tersebut diberikan kepada 10 Kabupaten yang sudah memasukan data. Jumlahnya sebesar Rp. 7.405.500.000,- (Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Dana ini diperuntukan bagi Kabupaten Kupang sebanyak 2.060 rumah, TTU 62 rumah, Malaka 556 rumah, Belu 28 rumah, Alor 733 rumah, Lembata 238 rumah, Flores Timur 234 rumah, Nagekeo 3 rumah, Sumba Timur 762, dan Kota Kupang 261 rumah.
“Dana ini langsung kami transfer ke rekening daerah. Kami harapkan agar usulan rumah baik itu Rusak Berat, Rusak Sedang dan Rusak Ringan agar segera difinalisasi sesuai fakta yang ada. Jangan sampai ada yang dobel. Seharusnya batas akhir tanggal 26 April, kami harapkan minggu ini sudah selesai. Terkait lokasi untuk relokasi, kami harapkan harus benar-benar clear. SK usulan data dari Pemerintah Daerah juga harus jelas, apa yang sudah dikirim benar-benar harus merupakan hasil validasi dan verifikasi,” pungkasnya. (HT)
Sementara itu, Plt. Kepala BPBD NTT, Isyak Nuka mengungkapkan DTH yang diserahkan adalah yang sudab dibuatkan SK oleh (Pemerintah) Pusat. Sudah divalidasi dan diverifikasi. Masih ada sebelas Kabupaten yang belum masukan data.
“Yang belum masukan sebelas kabupaten. Kalau kemarin semua masukan, pasti semua sudah terima tahap I, jumlahnya bisa dua kali lipat. Tadi terimanya baru tahap I, tiga bulan lagi mereka terima tahap II dan selesai. Terkait yang rusak ringan dan rusak sedang, sesuai petunjuk pusat akan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat. Sementara yang rusak berat akan diproses dan diadakan pembangunannya oleh pihak ketiga.Yang semua prosenya dilakukan oleh pemerintah pusat,”jelas Isyak.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan secara simbolis DTH kepada Bupati Kupang dan Wakil Walikota Kupang. Untuk Kabupaten Kupang sebesar Rp. 3.090.000.000,- (Tiga Miliar Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan Kota Kupang sebanyak Rp. 391.500.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah).
