Suara-ntt.com, Kupang-Untuk menanggulangi masalah kelangkaan BBM di Kabupaten Rote Ndao, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Simson Polin mengajukan usulan pembangunan jober atau tempat penampungan BBM yang mampu menampung sekitar 1.500 kiloliter.
Rencana pembangunan jober ini didiskusikan dalam pertemuan Simson dengan Kepala Pertamina Cabang NTT, Danny Sanjaya diruang kerjanya pada Rabu (6/11/24).
Simson menjelaskan bahwa Pemda Rote Ndao telah menyiapkan lahan untuk pembangunan jober tersebut. Nantinya, usulan ini akan disampaikan ke Pertamina Cabang NTT untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut.
“Dengan adanya jober, diharapkan suplai BBM ke Rote Ndao bisa lebih stabil dan menghindari antrean panjang di SPBU serta kelangkaan yang sering terjadi,” ujar anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PSI ini.
Selain itu, Simson menambahkan bahwa para petani dan nelayan yang membutuhkan BBM sebaiknya mendapatkan akses lebih mudah. Selama ini, mereka harus mengantongi surat rekomendasi dari dinas terkait, namun hanya berlaku dua hari.
Simson berharap Pertamina dapat mengkaji ulang aturan tersebut agar rekomendasi bisa berlaku lebih lama, sesuai kebutuhan masyarakat.
Bahas Solusi Kelangkaan dan Harga BBM
Pada sisi lain, Simson Polin mengangkat isu kelangkaan BBM dan mahalnya harga BBM eceran di Kabupaten Rote Ndao. Simson mengungkapkan, harga BBM di tingkat eceran mencapai Rp 18.000 hingga Rp 20.000 per liter, yang menjadi beban berat bagi petani dan nelayan di wilayah tersebut.
Menurut data yang diterima Simson, kebutuhan BBM di Kabupaten Rote Ndao adalah sekitar 400 kiloliter per bulan. Namun, dua kapal pengangkut BBM yang beroperasi membawa total 700 kiloliter setiap bulan.
“Pengiriman seharusnya sudah mencukupi, bahkan lebih. Tetapi di lapangan, masih ada antrean panjang dan kekosongan di SPBU yang sering tutup lebih awal. Saya minta agar Kepala Pertamina meninjau kembali kondisi distribusi ini,” katanya.
Selain itu, Simson menyoroti akses BBM untuk petani dan nelayan yang kerap terbatas, meskipun sudah memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait.
“Mereka hanya diberikan rekomendasi untuk dua hari, padahal aturan dari Pertamina menyatakan rekomendasi berlaku hingga tiga bulan. Hal ini perlu diperhatikan agar petani dan nelayan bisa lebih mudah mendapatkan BBM,” tambah Simson. ***
