Suara-ntt.com, Kupang-Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTT, Anselmus Tallo mencurigai ada orang atau oknum ingin ‘memproyekan’ masalah Nasipanaf di Desa Baumata Barat Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang.
“Saya curiga ada orang atau oknum yang ingin memproyekan masalah ini,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT, Kamis (25/6/2020).
Ansel mengatakan, masalah batas wilayah antara Pemerintah Kota Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang di Nasipanaf sangat sederhana. Karena itu hanya batas administrasi bukan berdiri menjadi satu negara.
“Ini hanya masalah sepele dan sederhana karena ini batas adminstrasi bukan berdiri menjadi satu negara,”ungkapnya.
Dikatakan, sebenarnya tidak ada masalah atau konflik di tataran masyarakat namun ini karena kepentingan elit politik.
“Kita minta harus ada ketegasan dari pemerintah dalam mempersuasif masyarakat di sekitar untuk tidak terprovokasi,”pinta politisi Partai Demokrat Provinsi NTT ini.
Lebih lanjut kata dia, pihaknya terus mendorong instansi terkait dalam menyelesaikan masalah tersebut untuk mempermudah pelayanan administrasi kepada 100 lebih Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili disekitar daerah itu.
Pada kesempatan itu dia juga mengatakan, pada tahun 2005 lalu pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar untuk menyelesaikan masalah itu namun hasilnya tidak ada.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTT lainnya, Yulius Ully meminta agar masalah itu diambil alih pemerintah Provinsi NTT sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
“Kita minta agar masalah ini diambil alih oleh Pemprov NTT sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat didaerah,”ungkapnya.
Selain itu dirinya ingin agar dibentuk satuan tugas untuk memfasilitasi dan mempertemukan kedua pemerintah ini. Hal itu dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian batas antara Pemerintah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. (Hiro Tuames)
