Suara-ntt.com, Kupang-Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) nomor urut satu, Yohanis Fransiskus Lema dan Jane Natalia Suryanto (Ansy-Jane), menegaskan komitmennya untuk memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT.
Ansy Lema menekankan bahwa ASN merupakan pilar utama dalam menjalankan kebijakan pemerintah, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Karena itu, Pemprov NTT wajib memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi para ASN.
“ASN adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk memastikan kebijakan dan program berjalan dengan baik. Kami bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka karena mereka adalah mitra utama kami dalam melayani masyarakat,” ujar Ansy pada Jumat (22/11/2024).
Pembayaran TPP sebagai Prioritas
Ansy Lema, yang juga merupakan mantan anggota DPR RI, menyebut bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi salah satu cara utama untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Menurutnya, TPP tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja ASN, tetapi juga untuk mendorong peningkatan produktivitas.
“TPP adalah hak ASN dan harus diberikan sesuai aturan yang berlaku. Kami akan memastikan pembayaran TPP berjalan lancar dan tepat waktu,” tegas Ansy.
Politisi yang dikenal dengan tagline “Manyala Kaka” itu juga menyatakan bahwa pembayaran TPP akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti beban kerja, lokasi tugas, kondisi kerja, hingga prestasi individu. Jika diperlukan, pihaknya akan meninjau ulang Peraturan Gubernur terkait perhitungan dan pembayaran TPP guna memastikan kesejahteraan ASN tetap terjamin.
“Nanti kita lihat kembali aturan yang ada. Jika diperlukan, kita akan revisi setelah melalui kajian mendalam dengan teknokrat. Kami ingin semua kebijakan benar-benar berpihak pada ASN,” imbuhnya.
Dorong Birokrasi Berbasis Meritokrasi
Selain meningkatkan kesejahteraan, Ansy Lema juga menyoroti pentingnya penerapan sistem birokrasi berbasis meritokrasi. Ia berkomitmen menempatkan ASN sesuai dengan kompetensinya untuk memastikan terciptanya birokrasi yang profesional, kredibel, dan akuntabel.
“Prinsipnya adalah the right man on the right place at the right time. Orang yang tepat harus berada di tempat yang tepat untuk memastikan pelayanan publik prima,” ujarnya.
Potensi ASN di NTT
Menurut data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT per 31 Oktober 2024, jumlah ASN di Pemprov NTT mencapai 12.710 orang. Ansy menilai jumlah ini merupakan potensi besar untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.
“Kesejahteraan dan pemberdayaan ASN adalah langkah strategis untuk mewujudkan NTT yang maju dan sejahtera. Kami yakin ASN dapat menjadi motor penggerak perubahan di provinsi ini,” tutupnya.
Pasangan Ansy-Jane, yang menjadi satu-satunya pasangan calon dengan keterwakilan perempuan, berharap dapat membawa perubahan nyata bagi ASN dan masyarakat NTT melalui kepemimpinan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada hasil. ***
