Suara-ntt.com, Kupang-Bantuan pengadaan beras tahap pertama untuk program jaring pengaman sosial (JPS) dari pemerintah provinsi NTT bagi masyarakat yang terdampak corona virus atau covid-19 didatangkan dari Makasar atau luar NTT.
“Dan sangat ironis bila pengadaan beras tahap pertama bantuan JPS untuk masyarakat NTT terdampak covid-19 sebanyak 95.000 kepala keluarga (KK) atau orang semuanya didatangkan dari Makasar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTT, Patris Lali Wolo kepada wartawan di ruang Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi NTT, Senin (24/8/2020).
Kondisi hingga tanggal 22 Agustus 2020 beras yang masuk ke Kupang-Tenau kurang lebih sekitar 1.036 ton beras dari total bantuan beras (pangan) sebanyak 4.600 ton beras yang akan disalurkan kepada 77.524 KK/orang.
Untuk diketahui bahwa pada tahap pertama, bantuan beras yang akan disalurkan sebanyak 1.036 ton. Dimana setiap KK/orang akan mendapat bantuan dana sebesar Rp 500.000 dengan skema uang tunai Rp 150 ribu dan pemberian beras 30 kg.
Pada prinsipnya DPRD Provinsi NTT merekomendasikan agar penyaluran dana JPS secara tunai. Dimana masyarakat terdampak covid-19 tidak mengalami kiris pangan, tetapi krisis kesehatan dan daya beli.
“Masih juga ada kebutuhan lain seperti siswa belajar secara online sehingga harus membeli pulsa,”ungkapnya.
Dia merasa heran karena pemerintah tidak mengindahkan rekomendasi itu. Malah mereka memilih skema pemberian 30 kilogram beras dan uang tunai Rp150.000.
Dirinya meminta agar pemerintah mengkaji ulang pengadaan beras untuk penyaluran tahap kedua. Jika semua beras tetap didatangkan dari luar, tentunya akan terjadi capital flight yang sangat besar. Karena untuk membantu masyarakat terdampak covid-19, dialokasikan anggaran Rp105 miliar untuk bantuan program JPS.
“Kita minta agar Pemprov NTT mengkaji ulang pengadaan beras untuk kepentingan bantuan JPS, sehingga tidak semua didatangkan dari luar NTT seperti yang sudah terjadi pada tahap pertama didatangkan semua dari Makasar,”pinta politisi PDI-Perjuangan Provinsi NTT ini .
Dia mencontohkan, jika membeli beras dari luar NTT, terdapat sekitar Rp 30 sampai Rp 40 miliar uang dari NTT yang harus keluar. Jumlah uang yang keluar itu bila nilai beli beras setiap kilogram sebesar Rp10.000. Dengan demikian, pengusaha dan petani di Sulawesi yang diuntungkan. Karena itulah, evaluasi secara menyeluruh terkait pelaksanaan bantuan JPS harus dilakukan.
Ia mengakui, walau penyaluran bantuan JPS sudah dilakukan namun hingga saat ini DPRD Provinsi NTT belum mendapat laporan resmi dari pemerintah. Lembaga dewan sangat membutuhkan penjelasan secara detail dari pemerintah alasan penyaluran bantuan JPS menggunakan skema beras dan uang tunai. Selain itu soal mekanisme penyaluran dan persoalan yang terjadi di lapangan.
Dinas Sosial NTT sudah mulai melakukan penyaluran bantuan beras untuk masyarakat terdampak covid-19 dari JPS. Bantuan disalurkan dalam dua tahap, yakni Agustus dan September 2020. Penyaluran tahap pertama untuk 77.524 KK dari total keseluruhan penerima bantuan ini sebanyak 95.000 KK.
Kepala Dinas Sosial NTT, Jamaludin Ahmad sebelumnya mengatakan, bantuan JPS sudah mulai disalurkan pada 14 Agustus 2020, dimulai dari kelurahan Alak dan Fatufeto, Kota Kupang. Total penyaluran di dua kelurahan ini sebanyak 35.160 kg. Beras yang disalurkan merupakan beras premium yang didatangkan dari Makasar. Dalam penyaluran beras tersebut, pihaknya bekerjasama dengan PT Flobamor yang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi NTT. (Hiro Tuames)