Suara-ntt.com, Kupang-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kupang telah memetakan potensi kerawanan di tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu serentak 2024. Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi hambatan dan gangguan pada hari pemungutan suara, memastikan proses demokrasi berjalan lancar.
Ketua Bawaslu Kota Kupang, Yunior A. Nange, yang didampingi oleh Anggota Bawaslu Leonardus L. Liwun dan Muhammad Fathuda, menyampaikan bahwa pemetaan ini dilakukan di 552 TPS yang tersebar di 50 kelurahan dalam 6 kecamatan di Kota Kupang.
“Pemetaan ini mencakup 8 variabel dengan 26 indikator potensi kerawanan,” ujar Yunior dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Kota Kupang pada Kamis (23/11/24) siang.
Hasil Pemetaan Kerawanan TPS
Dari hasil analisis, ditemukan bahwa ada 4 indikator utama kerawanan paling banyak terjadi, di antaranya:
1. Penyelenggara Pemilu yang bertugas di TPS di luar domisilinya (195 TPS).
2. Adanya pemilih pindahan (185 TPS).
3. Pemilih yang tidak memenuhi syarat, seperti meninggal dunia atau alih status TNI/Polri (147 TPS).
4. Pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT (139 TPS).
Dijelaskan bahwa ada 9 indikator lain menunjukkan tingkat kerawanan sedang, seperti keberadaan TPS di dekat posko pasangan calon, intimidasi, hingga keterlambatan logistik.
Kemudian 2 indikator kerawanan tetap perlu diantisipasi, seperti lokasi TPS yang sulit dijangkau dan riwayat penggunaan sistem noken tidak sesuai ketentuan.
Langkah Mitigasi
Bawaslu Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi kerawanan tersebut, antara lain:
1. Patroli pengawasan intensif di TPS rawan.
2. Penguatan kapasitas petugas KPPS melalui pelatihan yang intensif.
3. Kolaborasi dengan aparat keamanan, pemerintah, dan pemantau pemilu.
4. Penyediaan posko pengaduan masyarakat, baik secara offline maupun online.
Selain itu, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kota Kupang untuk memperketat verifikasi data pemilih dan memastikan distribusi logistik dilakukan tepat waktu.
Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak
Menurut Yunior, keberhasilan Pemilu yang lancar dan adil tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan KPU, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, media, aparat hukum, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan adanya pemetaan ini, Bawaslu berharap Pemilu serentak 2024 di Kota Kupang dapat berlangsung tanpa hambatan berarti, menciptakan pesta demokrasi yang berkualitas dan bermartabat. ***
