Suara-ntt.com, Jakarta-Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH), mengkritik keras pemecatan Ipda Rudy Soik oleh Polda NTT yang dinilainya sebagai keputusan yang tidak masuk akal dan mengandung unsur balas dendam. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi III DPR RI pada Senin, 28 Oktober 2024.
BKH mengungkapkan bahwa pemecatan Rudy Soik terkait kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di masa lalu.
“Saya sampai saat ini tidak masuk di akal. Saking tidak masuk akalnya, saya menduga-duga ada apa sebetulnya ini? Apakah setimpal hukuman dijatuhkan kepadanya? Saya menduga ini adalah balas dendam,” tegas BKH.
BKH menyayangkan keputusan Kapolda NTT, Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, yang dianggapnya sebagai tindakan yang kurang bijak terhadap Rudy Soik, sosok yang dikenal berani mengungkap kasus mafia BBM subsidi.
BKH juga menduga bahwa Kapolda NTT sedang “dikerjain” oleh bawahannya yang diduga memiliki kepentingan tertentu dalam kasus ini. “Kapolda NTT baru di NTT, mungkin belum sepenuhnya mengenal situasi di sini. Saya duga pak Kapolda NTT dikerjain anak buahnya hanya untuk menghukum saudara Rudy Soik,” ujar BKH.
Politisi Demokrat ini menilai, pemberhentian tidak hormat terhadap Ipda Rudy Soik tidak dapat diterima publik, karena ia hanya berusaha membongkar praktik jual beli BBM subsidi ilegal yang melibatkan beberapa oknum pengusaha. BKH bahkan menyebut tindakan Polda NTT sebagai bentuk “penghianatan terhadap rakyat” NTT.
Sebagai simbol perjuangan masyarakat NTT melawan TPPO dan mafia BBM, Rudy Soik dianggap layak mendapat dukungan. BKH mengusulkan agar Komisi III DPR RI segera membahas kasus ini bersama Kapolri, demi menegakkan keadilan dan hukum.
Di akhir pernyataannya, BKH menyoroti pentingnya pengawasan terhadap TPPO di NTT yang telah lama mengakibatkan banyak korban jiwa, seraya menegaskan bahwa Ipda Rudy Soik adalah sosok yang berani melawan mafia TPPO yang beroperasi dengan dukungan oknum tertentu di kalangan penegak hukum.
“Saya masih ingat Rudy Soik pernah mencium tangan saya saat ia dibui 15 tahun lalu, karena keberaniannya membela korban TPPO. Ia melawan sistem yang punya beking kuat di lingkungan aparat penegak hukum,” tutup BKH. ***
