Suara-ntt.com, Kupang-Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi NTT menemui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) Provinsi NTT dalam rangka membahas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah swasta tahun 2023.
Pembahasan itu dilakukan terkait PPDB di 43 sekolah swasta tahun 2023 mengalami penurunan drastis ketimbang tahun 2022 lalu.
Dengan melihat kondisi yang ada maka Pengurus BMPS NTT melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi NTT yang diwakili oleh Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen, Yosefina Mai pada Selasa , 11 Juli 2023.
Dalam pertemuan tersebut Kepala Seksi Kesiswaan Dikmen Dinas PK Provinsi NTT Yosefina Mai mengatakan, masalah yang dikeluhkan BMPS NTT akan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memilah tempat belajar untuk anak-anaknya, entah di sekolah swasta maupun sekolah negeri.
“Masyarakat masih terpola dengan pemikiran bahwa sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta, kita akan mulai mensosialisasikan hal ini sehingga masyarakat bisa mengerti dan tidak membedakan tempat belajar bagi anak mereka,”ujarnya.
Dijelaskan, masalah yang dialami sekolah swasta mendapat perhatian yang sama dari pemerintah tanpa membeda-bedakan, sehingga perlu pengawalan bersama.
“Rombel sudah diatur sedemikian rupa untuk SMA dan SMK melalui juknis, kami juga akan turun ke lapangan untuk melihat masalah ini, semua pihak harus mengawal proses PPDB sehingga tidak ada ketidakadilan bagi sekolah swasta yang ada di Kota Kupang,”pungkasnya.
Sementara Ketua Umum BMPS NTT Winston Neil Rondo menjelaskan, pertemuan dengan Dinas PK Provinsi NTT adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kepala Ombudsman NTT Darius Beda Daton untuk membahas dan menemukan solusi dari PPDB yang dialami oleh SMA dan SMK swasta yang ada di Kota Kupang.
“Hal utama yang kami sampaikan saat bertemu dengan Dinas PK Provinsi NTT adalah PPDB sekolah swasta sedang tidak baik-baik saja, penyebabnya adalah penutupan pendaftaran PPDB di sekolah Negeri yang ditutup pada tanggal 10 juli kemarin, dari 43 sekolah swasta di Kota Kupang, hanya ada dua sekolah yang menerima siswa baru sesuai Rombel, yaitu SMAK Geovani Kupang dan SMAK Citra Bangsa, sedangkan 41 sekolah swasta lainnya menerima siswa belum sesuai kuota yang ditentukan, 16 sekolah belum menerima satupun siswa, 21 sekolah lainnya kurang dari kuota Rombel dan setiap Rombel dengan 36 siswa,”imbuhnya.
Ia menduga banyak sekolah swasta yang kurang maupun tidak mendapat siswa baru saat PPDB tahun 2023 akibat sistem PPDB yang diberlakukan di sekolah-sekolah Negeri yang ada di Kota Kupang.
“Kami menduga salah satu penyebabnya adalah sistem PPDB tiga tahap diantaranya online satu dan dua ditambah ofline sehingga membuka ruang sekolah menerima siswa lebih banyak dari pada kuota Rombel yang tersedia, karena itu kami meminta Dinas mengawal dengan benar sehingga PPDB di sekolah negeri tidak melebihi kuota mapun rombel yang sudah ditetapkan,”tegasnya.
Dijelaskan, PPDB tahun 2023 dibanding tahun 2022 maupun 2021, saat penutupan PPDB di SMA maupun SMK Negeri , sekolah swasta sudah menerima dua sampai tiga kelas rombel, namun sesuai juknis yang sudah ditetapkan masih saja banyak sekolah swasta yang tidak mendapatkan siswa, sehingga ia menduga ada yang salah dari sistem PPDB yang dilakukan oleh Sekolah Negeri.
“Walaupun sekolah swasta belum menerima siswa baru sampai lima puluh persen, untuk tahun ini belum cukup bahkan ada 16 sekolah belum ada siswa yang mendaftar sama sekali, ini pertanda bahwa tahun 2023 ini lebih buruk situasinya, kami ingin tahu ada kebocoran online dalam sistem PPDB atau ofline, itu membuka ruang sehingga kuota dan rombel dilanggar dari yang seharusnya, dugaan kami kuota rombel melampui daya tampung, sesuai data kami tamatan siswa SMP tahun 2023 berjumlah enam ribu dua ratus Sembilan belas, tapi sekolah negeri kita berdasarkan kuota SK Juknis Dinas PK Provinsi NTT, 21 SMA dan SMK Negeri di Kota Kupang kapasitas rombelnya sampai tujuh ribu siswa, berarti tamatan 60 SMP semua langsung terserap ke sekolah negeri yang ada, padahal sekolah swasta ada enam ribu,”bebernya.
Ia berharap pertemuan dengan Dinas PK Provinsi NTT nantinya dapat memberikan keadilan dan perlindungan dari pemerintah, karena jika dibiarkan maka banyak sekolah swasta yang akan ditutup, karena sekolah swasta juga turut serta dalam membangun SDM di Provinsi NTT. (Tim/HT)
