Suara-ntt.com, Kupang-Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan mempercepat proses pelayanan sertifikat bagi masyarakat.
“Kehadiran BPN di NTT diharapkan mendorong untuk bagaimana provinsi ini berkembang menjadi provinsi yang baik melalui percepatan proses pelayanan kepemilikan tanah atau lahan.”
“Saya sangat mengapresiasi dan memberikan _respect_ setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Kanwil BPN NTT yang selama ini menjalankan tugas dengan sangat luar biasa dan juga sudah pro aktif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat,” kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat didampingi Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi dalam Diskusi Publik bersama Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria secara virtual pada Selasa, 14 September 2021.
Gubernur Viktor mengatakan, pertumbuhan ekonomi NTT harus menjadi satu dalam proses perencanaan dengan sertifikat kepemilikan lahan. Dengan demikian, pembangunan di NTT tergantung juga pada kebijakan-kebijakan percepatan sertifikat kepemilikan lahan.
“Kita ingin dorong terus agar agar BPN membuat program-program agar para petani di desa-desa mereka mempunyai sertifikat pada tanahnya sendiri. Sehingga bisa menjadi jaminan saat melakukan pinjama kredit pada bank. Ini agar apa yang saat ini lembaga perbankan takutkan untuk memberikan kredit pertanian karena _high risk_ itu dapat menjadi kepastian jaminan dari sertifikat lahan yang dimiliki para petani,” jelas Gubernur.
Gubernur juga menginginkan untuk secepatnya bisa sertifikasi kepemilikan lahan yang mendukung pada pembangunan pariwisata. Selain itu Kementerian ATR/BPN diharapkan dengan memperhatikan pulau-pulau terluar untuk dapat diurus kepemilikan lahannya sehingga memudahkan pengawasan dan kontrol pembangunan dengan baik dari sisi pariwisata.
“Terima kasih pada Kementerian ATR/ BPN juga mengenai lahan seluas 2.000 Ha di Kabupaten Kupang yang dulunya menjadi tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan tidak berfungsi kini dimanfaatkan menjadi lahan produktif untuk tambak garam,”ungkapnya. (HT)
