Suara-ntt.com, Kupang-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Matamira B. Kale, mengungkapkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT yang diukur menggunakan Gini Ratio pada September 2024 tercatat sebesar 0,3155.
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,0007 poin dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,3162, serta menurun 0,0095 poin dibandingkan dengan Maret 2023 yang mencapai 0,3250.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Rabu, 15 Januari 2025.
“Penurunan Gini Ratio ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk di NTT secara umum,” ujar Matamira.
Perkotaan dan Perdesaan
Dijelaskan lebih lanjut, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,282, sedikit meningkat dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,281, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,299.
Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,306. Angka ini mengalami kenaikan tipis dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 0,305, namun tetap lebih rendah dari Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,307.
Kategori Ketimpangan Rendah
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di NTT pada September 2024 tercatat sebesar 20,79 persen. Angka ini menempatkan NTT dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.
Jika dirinci berdasarkan wilayah, distribusi pengeluaran di daerah perkotaan tercatat sebesar 23,03 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Di daerah perdesaan, angka tersebut tercatat sebesar 21,55 persen, yang juga masuk dalam kategori ketimpangan rendah.
“Secara keseluruhan, ketimpangan pengeluaran di NTT masih berada pada tingkat yang rendah, baik di perkotaan maupun perdesaan,” tutup Matamira dalam konferensi persnya.
BPS berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan melalui berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah NTT. ***