Suara-ntt.com, Kupang-Badan Pengembangana Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTT adalah lembaga satu-satunya yang terakreditasi di NTT sehingga pelatihan dan ketrampilan semua dilakukan di lembaga itu
“Kita memang berperan cukup besar dalam kaitan mendorong pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) di NTT. Karena kita terakreditasi B,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, Petrus Keron kepada media ini di ruang kerjanya.
Keron mengatakan, setelah berubaha nama dari Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka ke depan bukan hanya ASN saja yang mendapat pendidikan dan pelatihan tetapi berlaku untuk semua baik itu masyarakat, pengusaha atau sektor-sektor lain yang berkeinginan untuk bekerjasama dengan BPSDM sangat terbuka.
“Kita ingin mendorong berkembangnya SDM di NTT. Satu langka yang kami upayakan adalah bagaimana mempercepat proses pelatihannya. Kalau kita berharap dari sumber dana pemerintah itu kita harus tunggu aliran dana dari kabupaten maupun dari provinsi sendiri,” ungkapnya.
Dikatakan, setiap tiga tahun status akreditasi itu diperbaharui dan penilainnya dilihat dari infrastruktur ketersediaan sarana prasarana, widyasuara (WI) atau tenaga guru/pengajar.
Dan yang paling menentukan ada dua soal yakni kelembagaan dan widyasuara/pengajar.
“Kalau dilihat dari sarana prasarana kita belum bisa menuju ke akreditasi A. Tahun depan sudah ada respon dari tim anggaran untuk bangun gedung kelas 4 sebanyak 8 ruangan dalam rangka mendukung agar nanti kita akreditasi lagi bisa mendapat nilai A,”ujar mantan Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTT ini.
Untuk mendukung semua itu kata dia, pihaknya akan melakukan penataan-penataan dan semua itu akan dibenahi.
“Selama ini kita lakukan kegiatan diluar karena ruangan disini tidak tertampung dengan baik. Jadi kalau semuanya sudah siap dan kita lakukan disini maka PAD akan semakin meningkat,” pungkasnya.
Kelola Keuangan Dalam Bentuk BLUD
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTT berkomitmen bahwa pada tahun 2020 mendatang pihaknya akan mengelola keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal itu dilakukan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami berkomitmen mudah-mudahan tidak ada halangan tahun 2020 pengelola keuangan dalam bentuk BLUD. Kenapa harus BLUD? Alasan pertama kita mendukung peningkatan PAD karena dalam BLUD itu ada berbagai kegiatan pelatihan. Tidak hanya pelatihan yang dilakukan selama ini.
Misalnya Diklat PIM dan pra jabatan tapi nanti kita akan kembangkan diklat-diklat teknis yang menjadi otonomi di daerah. Misalnya diklat kepariwisataan, diklat pengembangan kapasitas camat, pengembangan kapasitas pemerintah desa, diklat perpustakaan, diklat kepemimpinan kepala sekolah semua itu berdasarkan kebutuhan kita disini,”beber Keron.
Dia mengatakan, pihaknya akan memperbanyak hal dengan pola pengembangan keuangan dengan pola BLUD karena melalui sistem itu akan lebih cepat merespons kegiatan-kegiatan itu.
“Pola sekarang ini kita masih menunggu prosesnya panjang. Tapi kalau soal BLUD kita sudah omong dari awal dengan bapak anggota dewan. Dan kegiatan selanjutnya direspon langsung oleh BPSDM untuk peningkatan PAD kita melalui BLUD itu.
Kedua, peluang kerjasama dengan pihak-pihak luar bangun gedung atau ruang kelas mari kita kerja bersama. Kita bisa melakukan pelatihan semakin banyak dan kami bisa bayar sendiri dengan pengelolaan yang ada.
“Kami merencanakan untuk semua kegiatan ada kerjasama dengan pihak ketiga misalnya pemeliharaan asrama dan kebersihan. Karena kita orang lokal sangat susah. Tapi kalau kerjasama dengan pihak ketiga itu akan semakin profesional karena kebersihan dan penataan terjamin dalam rangka mendukung akreditas yang sudah ada. Dan itu yang akan kami lakukan ke depan,”jelasnya.
