Suara-ntt.com, Labuan Bajo-Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) mengatakan, dampak dari pinjaman daerah, infrastruktur dapat dibangun sehingga perekonomian daerah dapat bergerak ke arah yang lebih baik.
“Dengan ditanda tanganinya kesepakatan para bupati untuk melakukan pinjaman daerah maka dapat dipastikan bahwa seluruh infrastruktur yang dulu pembangunannya menjadi kendala saat ini akan dibangun dengan baik. Stimulus ekonomi dengan terbangunnya infrastruktur tersebut dapat bergerak ke arah yang lebih baik,”kata Gubernur Viktor pada acara Penandatanganan MoU antara PT. Bank Pembangunan Daerah NTT dengan PT. Digital Pemerintah Indonesia tentang pemanfaatan pelayanan perbankan Bank NTT melalui layanan platform digital Pemprov NTT yang dihadiri Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Marisi Parulian di Sulamada Resort, Labuan Bajo pada Jumat, 8 Oktober 2021.
Viktor mengatakan, apa yang dikerjakan saat ini akan menjadi fondasi atau dasar pijakan kebijakan untuk masa depan sehingga mampu menatap masa depan dengan tidak lagi menjadi bagian dalam sejarah membuat provinsi ini menjadi miskin. Akan tetapi bangga saat tidak menjabat lagi nanti, karena akan melihat bahwa telah meletakan dasar pembangunan menatap masa depan, dengan kebanggaan yang luar biasa.
Dalam kesempatan itu dirinya menitip pesan kepada Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar aturan mengenai pinjaman daerah dapat direvisi karena sudah ketinggalan zaman.
“Kami telah mengusulkan lewat Menteri Keuangan dan nanti akan disampaikan kepada Mendagri bahwa ada hal yang menarik. Tapi selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu aset tanah pemda baik pemkab maupun pemprov harus bekerja sama dengan pihak ketiga lalu pihak ketiga tersebut melakukan pinjaman ke bank untuk membangun kepentingan perusahaannya. Akan tetapi setelah itu pemerintah daerah sendiri tidak boleh meminjam di bank secara langsung dengan jaminkan asetnya itu sehingga saya berpikir ini merupakan aturan yang memberatkan atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Karena itu lewat ibu direktur kami menitipkan agar aturan tersebut direvisi kembali sehingga kedepannya pemerintah daerah lewat BUMDnya mampu bekerja sama dengan seluruh aset-aset pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah agar BUMD ikut berperan dalam pembangunan-pembangunan daerah di manapun itu berada,”ungkapnya.
Dia menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran karena terus mendampingi dan memberikan pemahaman kepada NTT mengenai pinjaman daerah.
“Kami berterima kasih karena Kementerian Dalam Negeri yang telah mendukung NTT melalui pinjaman-pinjaman daerah. Karena lewat pinjaman daerah ini sekitar 900 kilometer jalan provinsi telah dapat dikerjakan. Dan saya juga berterima kasih kepada Mendagri dan Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya yang terus mendampingi kami untuk memberikan pemahaman kepada NTT supaya berpikir lebih maju,”bebernya.
Sementara itu Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Marisi Parulian menyampaikan bahwa pinjaman daerah berguna untuk membiayai program-program prioritas untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar untuk membiayai program-program prioritas antara lain melalui pinjaman daerah,”kata Marisi. (HT)