Suara-ntt.com, Mbay-Saat ini Provinsi NTT dihadapkan dengan kondisi yang tidak menentu akibat kejadian luar biasa (KLB) penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang banyak merenggut korban jiwa. Kemudian Flu Babi Afrika yang menyerang ternak babi di Pulau Timor dan penyebaran corona virus atau Covid-19 yang mengakibatkan keresahan bahkan merenggut nyawa manusia yang tidak sedikit jumlahnya. Selain itu, kemungkinan besar ancaman bahaya kekeringan dan rawan pangan juga lagi mengintai.
“Semua ini menjadi tantangan kita pada tahun 2020 sekaligus perhatian kita dalam menyusun perencanaan pembangunan 2021,” kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) ketika memberi sambutan pada acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021, Rabu (15/4/2020).
Viktor mengatakan, tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah hanya dapat dicapai secara berhasil dan berdaya guna, apabila didukung dengan situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif.
Dalam kaitan itu, sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah, agar diarahkan untuk menjamin terciptanya rasa ketenteraman masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan berbagai penyakit yang menyerang, dan kemungkinan bencana alam dan bencana sosial yang mungkin terjadi. Semua ini untuk membuat masyarakat merasa aman, nyaman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Untuk memenuhi harapan tersebut, maka beberapa hal yang perlu menjadi perhatian adalah:
Pertama, musrenbang ini harus memberikan peluang yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menetapkan prioritas pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
Kedua, musrenbang kabupaten yang menghasilkan rencana tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJMN harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta mewujudkan tercapainya transformasi ekonomi;
Ketiga, rencana kegiatan yang diusulkan harus didukung data dan informasi yang akurat, dokumen teknis dan penganggaran, target yang terukur dan lokasi desa yang jelas;
Keempat, rencana tahunan yang disepakati dapat menumbuhkan semangat swasta, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanannya;
Kelima, perlu ada komitmen mencegah adanya duplikasi anggaran sejak awal perencanaan dengan menjadikan desa/kelurahan sebagai perekat yang dapat menjamin keterpaduan pembangunan.
Dikatakan, pembangunan yang dilaksanakan berjalan dalam arus yang cukup baik sehingga menghasikan kemajuan dari waktu ke waktu. Kemiskinan menurun dari 21,03 persen pada tahun 2018 menjadi 20,62 persen pada tahun 2019.
“Berkaitan dengan kemiskinan maka menjadi perhatian kita bersama untuk memastikan ketepatan penerima bantuan jaminan sosial, melalui verifikasi penerima bantuan secara cermat, akurat dan dapat dipercaya agar tidak terjadi salah sasaran penerima bantuan jaminan sosial sebagaimana terjadi selama ini.
Saya meminta agar posyandu dapat menjadi “one stop service” terhadap semua pelayanan yang diberikan. Mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, sampai pada pembagian jaminan sosial (Rastra, PKH, dll) tidak boleh lagi pembagian dilakukan secara diam-diam.
Semua masyarakat harus bisa melihat siapa penerima bantuan, dan masyarakat miskin yang tidak bisa menerima bantuan karena masalah kependudukan harus bisa langsung dibantu. Dengan cara ini, saya berharap kemiskinan kita yang masih tinggi ini akan bisa dikurangi secara signifikan,”ungkapnya.
Demikian pula dengan stunting, diharapkan ada upaya bersama untuk memantau ibu hamil dari keluarga miskin sehingga dapat menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting.
“Saya berharap pada perencanaan tahun 2021 terjadi perubahan paradigma. Kita wajib mengendalikan anggaran daerah kita untuk kesejahteraan rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan RPJMN. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 telah menetapkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Nasional sesuai Tema RKP 2021 dan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas pada tahun 2021.
Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan momentum ini. Tidak hanya melalui pengembangan pariwisata, tapi juga mengembangkan berbagai sarana prasarana lainnya, termasuk memastikan bahwa segala kebutuhan untuk pengembangan pariwisata dapat kita penuhi sendiri, baik oleh masyarakat di Kabupaten Nagekeo, maupun oleh kabupaten lainnya di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Inilah spirit Masyarakat Ekonomi NTT, dan pentingnya dilakukan kerja sama antar daerah dalam provinsi ini. Hanya dengan cara ini rantai nilai pariwisata akan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,”ujarnya.
Lebih lanjut kata dia, dalam forum musrenbang tersebut akan dibahas penyelarasan program-program pembangunan daerah yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan. Penyelarasan hendaknya dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang mendorong tercapainya keserasian, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat, supaya dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait dan dibahas lebih lanjut dalam forum Musrenbangprov dan Musrenbangnas.
Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan yang konstruktif agar RKPD Tahun 2021 selaras dengan RPJMD Kabupaten Nagekeo, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 20218-2023 dan RPJMN 2020-2024, dan mengawal konsistensi penganggarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2021 mendatang serta pelaksanaannya.
“Hanya dengan komitmen yang tinggi dan kolaborasi yang melibatkan seluruh kelompok dan lapisan masyarakat dalam membangun daerah, kita akan dapat mewujudkan NTT Bangkit Menuju Sejahtera untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong sesuai dengan visi pembangunan Indonesia Tahun 2020-2024,”pintanya.
Pada kesempatan itu dia mengatakan, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk di Nusa Tenggara Timur telah membawa keresahan dan dampak nyata. Tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga pada berbagai aspek baik sosial maupun ekonomi. Pemanfaatan teknologi komunikasi atau pertemuan-pertemuan virtual, menjadi hal yang mau tidak mau menjadi kebutuhan dan keharusan bagi semua masyarakat di hari-hari ini. Begitu pula dukungan anggaran untuk penanganan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pembangunan kembali dampak virus corona pada berbagai aspek kehidupan masyarakat pada tahun 2021 perlu dipikirkan.
Namun demikian, ada hal melegakan yang perlu terus dijaga yaitu keterpaduan, kerja sama, saling mendukung dan membantu secara suka rela semua elemen bersatu padu melawan Covid-19. Bahkan rela berkorban demi membantu para penderita Covid-19.
“Inilah semangat gotong royong, semangat kemanusiaan yang kita junjung, inilah juga makna Paskah yang sesungguhnya, yang harus benar-benar kita wujudkan agar bangsa dan daerah ini cepat pulih dari terpaan Covid-19”.
“Saya berharap komitmen keterpaduan dan kebersamaan harus terajut makin baik ke depan dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan NTT 20218-2023 yaitu NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI.
Pastikan pembangunan benar-benar berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan semua stackeholders dalam pembangunan yang dilakukan, serta cegah dan eliminir berbagai bentuk pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan,”pungkasnya. (Hiro Tuames)
